JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan capaian penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu dukungan penting dalam percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN).
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah memfokuskan percepatan pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.
“Berdasarkan hasil verifikasi, secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kita telah mencapai 87,98%. Termasuk, di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN, semuanya sudah memenuhi 87%,” ujar Ossy.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah dalam memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menetapkan sasaran LP2B minimal 87 persen pada 2029.
Dengan capaian saat ini, target tersebut berhasil dipenuhi tiga tahun lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.
Selain memastikan penetapan LP2B, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat kesiapan tata ruang di empat provinsi prioritas tersebut.
Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan masih berlaku. Sementara itu, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sedang menjalani proses revisi berkala 10 tahunan.
Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang akan mendorong percepatan revisi tersebut agar perencanaan pembangunan kawasan dapat segera ditindaklanjuti.
Di tingkat kabupaten dan kota, pemerintah juga mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengaturan pemanfaatan ruang yang lebih terperinci.
Adapun kebutuhan RDTR di empat provinsi prioritas meliputi 32 RDTR di Sumatra Selatan, 25 RDTR di Kalimantan Tengah, 25 RDTR di Kalimantan Selatan, serta empat RDTR di Papua Selatan.
Ossy menjelaskan, integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi faktor penting dalam mendukung investasi dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“RDTR yang sudah terintegrasi di Online Single Submission (OSS) juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” tambahnya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan tata ruang, terutama revisi RTRW Kalimantan Tengah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kesiapan aspek pertanahan dan tata ruang sehingga pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas dapat berjalan sesuai perencanaan.
Rapat percepatan tersebut dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, serta dihadiri sejumlah wakil menteri dan wakil kepala lembaga terkait.
Hanif menyampaikan bahwa rapat koordinasi akan dilaksanakan secara berkala untuk mengawal pencapaian target swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menyusun rencana induk (masterplan) pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas tersebut.
Dalam perencanaan kawasan pertanian, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan rusak dan tidak produktif agar dapat difungsikan untuk mendukung peningkatan produksi pangan, energi, dan ketersediaan air nasional.
