JAKARTA, SINKAP.info – Masyarakat yang masih menyimpan sertipikat tanah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia diimbau segera mengurus proses balik nama waris. Penundaan pengalihan hak tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari hambatan transaksi hingga sengketa antaranggota keluarga.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan bahwa sertipikat tanah yang belum dialihkan kepada ahli waris dapat menghambat pemanfaatan aset dan meningkatkan risiko permasalahan hukum di kemudian hari.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah risiko apabila sertipikat masih tercatat atas nama pemilik yang telah meninggal dunia.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan dapat menjadi semakin rumit apabila peralihan hak belum diurus hingga ahli waris tingkat pertama juga meninggal dunia.
Dalam kondisi tersebut, hak atas tanah akan diteruskan kepada ahli waris pengganti. Akibatnya, jumlah pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan semakin banyak dan proses administrasi menjadi lebih kompleks karena membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris yang berhak.
Selain berpotensi memicu konflik keluarga, penundaan balik nama waris juga dapat menghambat berbagai transaksi pertanahan, baik untuk keperluan peralihan hak maupun pembebanan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit di bank.
Ana menegaskan, transaksi atas tanah yang telah bersertipikat pada prinsipnya harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat dalam data pertanahan.
Karena itu, apabila pemegang hak telah meninggal dunia, proses peralihan maupun pembebanan hak atas tanah perlu didahului dengan penyelesaian administrasi pewarisan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi kondisi tersebut, Ana mengimbau masyarakat yang memiliki tanah atau rumah dengan sertipikat masih atas nama orang tua yang telah meninggal dunia agar segera mengurus peralihan hak karena pewarisan melalui Kantor Pertanahan setempat.
Langkah tersebut penting untuk memastikan data kepemilikan tanah sesuai dengan kondisi hukum terbaru sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para ahli waris.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkasnya.
Melalui pengurusan balik nama waris sejak dini, masyarakat diharapkan dapat menghindari kerumitan administrasi, mempermudah pemanfaatan aset, serta mencegah potensi sengketa pertanahan di kemudian hari.
