Siapkan Peta Jalan Lingkungan 30 Tahun, Pemkab Labuhanbatu Gelar Konsultasi Publik

Labuhan Batu193 Dilihat
Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

LABUHANBATU, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026–2056. Penyusunan dokumen untuk jangka waktu 30 tahun tersebut diawali dengan pelaksanaan Konsultasi Publik I yang berlangsung di Ruang Data dan Karya, Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, Selasa (17/11/2026).

Konsultasi publik ini menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu. Proses penyusunannya mengedepankan prinsip keberlanjutan serta melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.K.M., yang diwakili Asisten II Setdakab Labuhanbatu, Ikramsyah, menyampaikan apresiasi kepada para narasumber, tim ahli, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap konsultasi publik ini dapat menjadi wadah untuk bertukar gagasan, menyampaikan pandangan, serta memberikan masukan konstruktif guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dalam arahannya, Ikramsyah menjelaskan bahwa RPPLH merupakan dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi dan permasalahan lingkungan hidup, sekaligus arah kebijakan serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu 30 tahun.

RPPLH disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berkewajiban untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPPLH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujar Ikramsyah.

MENARIK DIBACA:  PLH Sekda Pimpin Rapat Koordinasi Finishing Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Desa Pondok Batu

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi sumber daya alam dan keberagaman sosial yang menjadi modal penting dalam pembangunan daerah. Namun, seluruh potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana agar kelestariannya tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pelaku usaha, untuk terlibat aktif dalam memberikan masukan serta kontribusi selama proses penyusunan RPPLH.

“Kami mengundang seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memberikan pemikiran, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan RPPLH. Dengan keterlibatan semua pihak, kita berharap dokumen ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja), Syahbela Rusli Siregar, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RPPLH tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.11.1/5019/SJ tentang Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025.

Ia mengatakan, Pemkab Labuhanbatu turut melibatkan tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mendukung proses penyusunan dokumen tersebut. Keterlibatan tenaga ahli diharapkan dapat memastikan perencanaan disusun secara terarah, berbasis data, dan didukung kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

MENARIK DIBACA:  Pemkab Labuhanbatu Gelar Upacara HKN, Tekankan Keterbukaan Informasi

“Dengan dukungan tenaga ahli, kami berharap proses penyusunan dokumen RPPLH ini dapat dilaksanakan secara terarah, berbasis data, dan melalui kajian ilmiah sehingga menghasilkan dokumen yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu,” ujarnya.

Syahbela juga memaparkan bahwa penyusunan RPPLH Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan melalui sembilan tahapan, yakni kick off meeting, pembentukan tim penyusun RPPLH, sosialisasi, penyusunan daya dukung lingkungan hidup, Konsultasi Publik I, Konsultasi Publik II, penyusunan laporan, verifikasi, dan dokumentasi.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber turut menyampaikan materi, yakni Prof. Dr. Lutfi Mutaali, Andika Kusuma Nugraha, dan Yusri Aby Ridho Kurniawan. Pemaparan dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta untuk menghimpun berbagai pandangan dan masukan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPPLH.

Kegiatan ini turut dihadiri para Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, perwakilan OPD, pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, pelaku usaha, serta tamu undangan lainnya.

Melalui penyusunan RPPLH ini, Pemkab Labuhanbatu diharapkan memiliki pedoman jangka panjang dalam mengelola sumber daya alam dan mengantisipasi berbagai permasalahan lingkungan. Dokumen tersebut nantinya menjadi salah satu acuan pembangunan daerah agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga hingga 2056.