Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengusulkan dua langkah untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan.
Pertama, pelaksanaan rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat yang berwenang menerbitkan surat keterangan pertanahan. Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai fokus pembahasan agar penanganan tindak pidana tidak hanya menyangkut penguasaan tanah, tetapi juga penggunaannya.
“Poin satu Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Yang poin kedua untuk jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor mohon kalau bisa dimasukkan dalam agenda Rakor ini supaya (penanganan) tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tapi juga masuk dalam land use-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” kata Nusron.
Menurutnya, pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Kepala desa dan perangkat desa dinilai memiliki peran penting karena memahami riwayat serta kondisi tanah di wilayah masing-masing, termasuk dalam penerbitan dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tau sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” tuturnya.
Karena itu, Nusron meminta Kantor Pertanahan di daerah memperkuat edukasi administrasi pertanahan kepada perangkat desa. Kegiatan tersebut diharapkan melibatkan kepala desa, petugas pembuat surat keterangan, kejaksaan, kepolisian, serta pemerintah daerah.
“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada KaPolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” ujarnya.
Sementara itu, terkait alih fungsi lahan, Nusron menegaskan bahwa penanganan tindak pidana pertanahan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek kepemilikan atau penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus mencakup aspek pemanfaatan dan penggunaan tanah (land use).
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya dinilai tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Kondisi tersebut antara lain terjadi akibat alih fungsi lahan sawah secara sepihak menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
Nusron mengingatkan, jika persoalan alih fungsi lahan tidak menjadi perhatian serius, dampaknya dapat mengancam keberadaan lahan sawah dan ketahanan pangan nasional.
“Nah karena itu Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada (bahasan Rakor) masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tegasnya.
Untuk memastikan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan berjalan efektif, Nusron juga meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepolisian RI serta Kejaksaan RI, termasuk hingga tingkat daerah.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Nusron secara resmi membuka rakor melalui prosesi pemukulan gong. Ia juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.
Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.







