Nusron Apresiasi Kolaborasi 25 Provinsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pertanahan

NASIONAL54 Dilihat
Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

JAKARTA, SINKAP.info – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi atas kontribusi serta sinergi dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.

Penghargaan berupa piagam dan penyematan pin tersebut diberikan langsung oleh Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Nusron menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sehingga target operasi penanganan tindak pidana pertanahan dapat tercapai.

“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.

MENARIK DIBACA:  Deretan Fitur Canggih iPhone 16e, HP Apple Versi Murah

Pada kegiatan tersebut, pin atas dukungan dalam pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.

Selain itu, penghargaan juga diberikan atas keberhasilan menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas unsur kepala kepolisian daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah BPN dari 25 provinsi.

Adapun 25 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

MENARIK DIBACA:  ATR/BPN Teken MoU dengan Aceh Tata Kelola Pertanahan Bakal Dipercepat Secara Resmi

Nusron menegaskan, upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait. Karena itu, koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang intensif dapat mendukung deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus meningkatkan efektivitas penanganannya.

“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Nusron.

Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan Jaksa Agung, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer. Hadir pula perwakilan Kapolri, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol. Suhirman, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.