Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste dalam penguatan kelembagaan dan pengelolaan administrasi pertanahan.
Peluang tersebut dibahas saat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menerima kunjungan delegasi Timor-Leste yang dipimpin Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice, Paulo Remedios, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Kementerian ATR/BPN berbagi pengalaman mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia. Diskusi juga diarahkan pada pertukaran pengetahuan serta penjajakan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kedua negara.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy memaparkan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu fokus utama kementerian adalah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Ia menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua kegiatan tersebut menjadi fondasi penting dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Menurut Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Timor-Leste. Ia juga menyatakan kesiapan kementeriannya untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik terbaik di bidang pertanahan.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.
Selain membahas kebijakan dan kelembagaan, delegasi Timor-Leste juga menaruh perhatian pada aspek teknis, khususnya proses sertifikasi dan pendataan sertipikat tanah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Sementara itu, Paulo Remedios yang didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Ia menilai pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.
Paulo berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Pertukaran pengalaman tersebut dinilai memberikan wawasan bermanfaat bagi Timor-Leste, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.







