Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal berbasis risiko guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan.
Langkah tersebut dilakukan melalui pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dengan mengedepankan identifikasi potensi risiko, pencegahan penyimpangan, serta pemberian rekomendasi perbaikan untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.
Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada penemuan kesalahan, tetapi juga harus mampu mengantisipasi berbagai potensi permasalahan sebelum terjadi.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pengawasan yang berorientasi pada pencegahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN diharapkan mampu mengantisipasi persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN agar senantiasa menjaga integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan, tidak boleh ada toleransi terhadap praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” ujarnya.
Wahyu berharap penguatan pengawasan internal yang didukung integritas seluruh jajaran dapat menciptakan sistem kerja yang semakin profesional dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dapat terus meningkat.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan tugas ATR/BPN harus berorientasi pada kepentingan dan keadilan masyarakat.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” tutup Wahyu.







