Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah menerapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah di Indonesia.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat, khususnya saat melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, menyebutkan bahwa hingga 2026 sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia. Capaian tersebut turut didukung kebijakan pemerintah daerah yang memberikan keringanan BPHTB kepada masyarakat.
“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia merincikan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 daerah telah memberlakukan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 kabupaten/kota lainnya memberikan pengurangan BPHTB.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya dalam proses pendaftaran tanah. Dengan adanya keringanan tersebut, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Sebagai informasi, BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Uunk menegaskan, kebijakan pengurangan dan pembebasan BPHTB merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kemudahan akses layanan pertanahan bagi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mengambil langkah konkret melalui kebijakan tersebut dan berharap semakin banyak daerah yang menerapkannya.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk.







