Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah berhasil menyelesaikan 100 dari total 120 target operasi tindak pidana pertanahan sepanjang 2026. Dari penanganan tersebut, sebanyak 151 orang ditetapkan sebagai tersangka dan tanah seluas 110 juta meter persegi lebih berhasil diselamatkan.
Capaian tersebut disampaikan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan laporan tersebut, luas tanah yang berhasil diselamatkan mencapai 110.046.567 meter persegi. Sementara nilai kerugian yang berhasil diselamatkan tercatat sebesar Rp5.773.954.641.464.
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ujar Hendra.
Dalam kesempatan yang sama, pesan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, disampaikan melalui Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang.
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas membacakan pesan Wamen ATR/Waka BPN.
Untuk memperkuat sistem pertanahan, Iljas menyampaikan tiga langkah yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan rakor. Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Setiap perkara yang berhasil diungkap harus menjadi bahan evaluasi untuk mengenali modus kejahatan sekaligus mengidentifikasi kelemahan sistem.
Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Langkah tersebut mencakup pengembangan data pertanahan yang akurat, penerapan sistem transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan keamanan data, memperkuat jejak audit, dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Ketiga, memperkuat sinergi penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam setiap penanganan perkara. Iljas juga mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah terjalin selama sembilan tahun melalui forum koordinasi tersebut.
“Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” tuturnya.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2026 berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026. Kegiatan tersebut diikuti 414 peserta yang terdiri atas perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi.
Penutupan rakor turut dihadiri Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso.







