JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria mencapai 4,39 juta hektare sejak 1961 hingga 2026.
Selain itu, sebanyak 11.576 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria telah merasakan manfaat dari program penataan aset dan penataan akses hingga tahun ini.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, dalam simposium bertema “Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar dalam rangka HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ossy mengatakan, capaian redistribusi tanah tersebut merupakan catatan penting perjalanan Reforma Agraria di Indonesia, terutama di tengah berbagai kompleksitas dan tantangan dalam pelaksanaannya.
“Capaian ini tentunya menjadi catatan sejarah sebelum Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria muncul. Inilah yang telah dilakukan sekuat tenaga oleh Kementerian ATR/BPN, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada redistribusi dan legalisasi tanah, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui penataan akses.
Menurut Ossy, terdapat dua aspek utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria, yakni penataan aset dan penataan akses. Penataan aset memberikan kepastian penguasaan atau kepemilikan tanah kepada masyarakat, sedangkan penataan akses diarahkan agar tanah yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan produktivitas.
“Pertama dengan penataan aset, kedua penataan akses. Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” tuturnya.
Lebih lanjut, pelaksanaan Reforma Agraria pada 2026 akan diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada September 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Ossy menjelaskan, keberadaan BRAN menjadi langkah penting karena persoalan Reforma Agraria tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian. Menurutnya, diperlukan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program dapat berjalan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“BRAN ini merupakan bukti, persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian (ATR/BPN). Kita menyambut positif kehadiran BRAN ini yang memiliki fungsi dari hulu ke hilir,” ungkapnya.
Meski demikian, Kementerian ATR/BPN tetap menjalankan tugas dan kewenangannya dalam administrasi pertanahan, mulai dari survei, pengukuran, pencatatan, penetapan hak atas tanah, hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
ATR/BPN juga berkomitmen mendukung BRAN melalui penyediaan data dan informasi pertanahan, termasuk data objek yang menjadi kewenangan kementerian serta informasi mengenai konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria.
“Kami mendukung penyediaan data dan juga informasi kepada BRAN. Khususnya, data objek yang menjadi kewenangan dari Kementerian ATR/BPN, termasuk data-data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria,” pungkas Ossy.
Simposium tersebut dibuka Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang keahlian.
Di antaranya Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016–2022, Sofyan Djalil; Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN, Mohamad Sinal; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Roni Septian Maulana; serta perwakilan DPP Petani NasDem, Nur Amalia.
Melalui penguatan regulasi, kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan semakin optimal dalam mewujudkan keadilan penguasaan tanah, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
