MEDAN, SINKAP.info – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dalam rangka memperkuat Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di Sumatera Utara.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi resmi antara DPRD Sumatera Utara, tim LCDI, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Gedung DPRD Sumut, Kamis (10/9/2026).
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat koordinasi dan komitmen lintas sektor dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan target pembangunan berkelanjutan serta upaya penanganan perubahan iklim.
Dalam pertemuan itu, DPRD Sumut turut memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan Pompa Air Tenaga Surya (PATS) di Kabupaten Samosir. Program tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam mendorong efisiensi energi, menekan emisi karbon, memenuhi kebutuhan air bersih, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Dr. Sutarto, M.Si, menegaskan DPRD siap menjadi mitra strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi PRKBI di Sumatera Utara.
“DPRD mendukung penuh program LCDI melalui tiga fungsi utama kami, yakni regulasi, penganggaran, dan pengawasan. Inisiatif Perda Ekonomi Hijau sedang kami dorong, dan kami memastikan alokasi anggaran dalam APBD 2027 berpihak pada program prioritas PRKBI,” ujar Sutarto.
Ia menambahkan, DPRD Sumut juga akan menjalankan fungsi pengawasan secara transparan agar pelaksanaan program pembangunan rendah karbon dapat terukur dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Dharma Putra Rangkuti, menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai sebagai isu mendesak dan perlu mendapat perhatian melalui kebijakan daerah.
Menurutnya, keberlanjutan program PRKBI juga membutuhkan sumber pembiayaan alternatif, termasuk melalui mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading.
“Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, dan pendanaan inovatif seperti perdagangan karbon dapat menjadi solusi nyata,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD Sumut, Dedi Iskandar, juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Bank Sampah serta penerapan PRKBI pada sektor pertanian dan perkebunan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk membuka peluang pendanaan alternatif, baik dari pemerintah pusat maupun mitra donor internasional.
“Kita perlu belajar dari daerah yang telah menetapkan Perda Ekonomi Hijau dan memperoleh pendanaan hijau. Selain itu, konsultasi dengan Bappenas menjadi langkah penting untuk memperkuat arah kebijakan di Sumatera Utara,” ujar Dedi.
Audiensi tersebut dihadiri jajaran DPRD Sumatera Utara, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto, Ketua Bapemperda sekaligus anggota Banggar Dharma Putra Rangkuti, Ketua Komisi C Roni Reynaldo Situmorang, Sekretaris Komisi C Budi, Wakil Ketua Komisi C Anita Lubis, serta sejumlah anggota Komisi C dan Komisi B.
Dari Bapperida Sumut hadir Andriadi bersama Roni Hasibuan. Sementara dari LCDI Sumut hadir Agus Marwan yang menyampaikan sambutan pengantar, Prof. Ahmad Fauzi sebagai narasumber, serta Prof. R. Hamdani Harahap sebagai moderator.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam mendorong implementasi pembangunan rendah karbon di Sumatera Utara.
Audiensi ini juga menjadi bagian dari upaya Sumatera Utara untuk berkontribusi terhadap target nasional penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 51,51 persen pada 2045 serta pencapaian Net Zero Emissions pada 2060.
Program LCDI sendiri merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Pemerintah Inggris melalui UK FCDO. Program tersebut berfokus pada penyusunan perencanaan PRKBI, penguatan kapasitas pemerintah daerah, pelaksanaan kajian pembangunan rendah karbon, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan melalui platform AKSARA.
Selain itu, LCDI juga mendorong pelaksanaan proyek percontohan atau piloting implementasi PRKBI di berbagai daerah sebagai langkah nyata mendukung pembangunan berkelanjutan dan berketahanan iklim.
