MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat langkah efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi tekanan.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Tahun Anggaran 2026 yang dibuka dan dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (12/8/2026).
Rakor tersebut dihadiri Asisten II Kabupaten Kepulauan Meranti H. Irmansyah, M.Si., Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti Rawely, M.Si., seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag Administrasi Pembangunan Jimy Dizahadi, para camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam arahannya, Muzamil meminta seluruh OPD segera membenahi administrasi keuangan dan memastikan realisasi fisik maupun keuangan berjalan seimbang sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia juga meminta OPD penghasil untuk lebih maksimal meningkatkan pendapatan daerah, terutama pada semester II tahun 2026.
“APBD harus mampu menggerakkan perekonomian daerah dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan anggaran harus tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Muzamil.
Menurutnya, masih terdapat laporan administrasi realisasi fisik dan keuangan yang belum tertata secara optimal. Sejumlah administrasi terkait penyerapan anggaran juga dinilai perlu segera dibenahi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Pemkab Kepulauan Meranti akan memasuki tahapan pembahasan APBD Perubahan dengan tantangan fiskal yang cukup berat.
Muzamil menyebut, meskipun terdapat tambahan anggaran sekitar Rp47 miliar, kondisi fiskal daerah masih menghadapi defisit sekitar Rp149 miliar.
Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan rasionalisasi dan menerapkan kebijakan fiskal secara cermat dengan menyesuaikan program serta kegiatan terhadap kemampuan keuangan daerah.
Lima Arahan untuk Seluruh OPD
Dalam rakor tersebut, Muzamil menyampaikan lima arahan utama kepada seluruh OPD.
Pertama, seluruh OPD diminta segera merapikan administrasi, terutama memastikan realisasi fisik dan keuangan berjalan linear serta sesuai target.
Kedua, seluruh kepala OPD diminta menyisir kembali anggaran belanja barang dan jasa sebagai bahan persiapan menghadapi pembahasan APBD Perubahan.
Ketiga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama OPD teknis diminta melakukan review terhadap seluruh proyek fisik nonstrategis. Setiap kegiatan harus memiliki justifikasi yang jelas untuk menentukan apakah perlu dilanjutkan atau ditunda dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Keempat, pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran yang diwajibkan peraturan perundang-undangan tetap terpenuhi secara terukur. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, gaji pegawai, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kelima, OPD penghasil diminta mengoptimalkan pendapatan daerah pada semester II. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi masih adanya kekurangan pembiayaan.
Muzamil menegaskan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingginya angka realisasi anggaran. Kepatuhan terhadap regulasi, tata kelola keuangan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap menjadi prioritas.
“Kondisi fiskal saat ini merupakan ujian bagi kita semua. Mari kita bersama-sama membawa Kabupaten Kepulauan Meranti keluar dari tantangan ini dengan selamat. Laksanakan tugas dengan hati-hati, lakukan koordinasi dan jangan sampai kebijakan yang kita ambil justru menimbulkan persoalan hukum,” pesannya.
Ia berharap seluruh OPD meningkatkan koordinasi dan menjalankan efisiensi secara terukur. Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan juga harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi pastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti,” pungkasnya.
