MALANG, SINKAP.info – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kepastian hukum atas tanah dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kegiatan Panen Raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/7/2026).
Menurut Nusron, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian, tetapi juga membutuhkan kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sumber produksi pangan.
“Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN melalui akun Instagram resminya.
Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan melalui penataan ruang yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.
Pemerintah, kata Nusron, berkomitmen memastikan lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada dan kedaulatan pangan nasional.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan Indonesia,” tuturnya.
Nusron menyebut pelaksanaan Panen Raya Serentak yang digelar di 43 titik wilayah Indonesia menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat sektor pertanian nasional.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, TNI, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam meningkatkan produksi pertanian, memperkuat hilirisasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
“Ini wujud nyata sinergi pemerintah dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani,” lanjut Nusron.
Dalam kegiatan panen raya di Kota Malang tersebut, sejumlah komoditas pertanian turut dipanen, mulai dari tebu, padi, hingga kedelai.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan ketahanan pangan nasional.
