YOGYAKARTA, SINKAP.info – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
Dalam dialog yang mayoritas diikuti mahasiswa tersebut, Nusron menekankan bahwa seorang pejabat publik harus siap menerima kritik sebagai bagian dari tanggung jawab dalam melayani masyarakat.
“Kalau pejabat tidak mau dicaci maki atau tidak mau menerima kritik ketika mengemban kepentingan umum, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya lebih baik, maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Nusron.
Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pada momentum Bulan Pancasila, Nusron mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk bersama-sama mengawal kebijakan publik agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa.
“Apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Kalau belum, mari kita koreksi bersama-sama bagian mana yang perlu diperbaiki,” katanya.
Selain membahas pentingnya kritik dalam tata kelola pemerintahan, Nusron juga mengaitkan momentum kegiatan tersebut dengan peringatan Tahun Baru Islam yang jatuh pada malam yang sama.
Ia mengajak para peserta menjadikan pergantian tahun sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” ujarnya.
Menurut Nusron, prinsip evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tidak hanya berlaku dalam kehidupan pribadi, tetapi juga harus diterapkan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Karena saya ingin menjadi lebih baik, maka kebijakan-kebijakan yang saya hasilkan juga harus terus diperbaiki agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan dialog tersebut turut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko.
Dialog berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya dihentikan karena situasi yang dinilai kurang kondusif. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto, beserta jajaran.
Melalui forum tersebut, Nusron berharap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kebijakan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
