PEKANBARU, SINKAP.info – Upaya Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau untuk menuntut pertanggungjawaban atas musibah pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatera menemui jalan buntu. Agenda audiensi yang dijadwalkan bersama manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau (Riau Kepri) batal terlaksana, Jumat (29/5/2026).
Kegagalan pertemuan ini disebabkan oleh ketidakhadiran General Manager (GM) UID PLN Riau Kepri di kantornya. Kedatangan pengurus IMM Riau sendiri sedianya untuk menyampaikan tuntutan terkait kerugian masif yang dialami masyarakat serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat kelalaian sistem transmisi interkoneksi pada 22 Mei lalu.
Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein, menyayangkan sikap pimpinan tertinggi PLN wilayah Riau Kepri tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran GM dalam momentum krusial ini mencerminkan kurangnya kepekaan krisis manajemen PLN terhadap penderitaan ekonomi rakyat Riau.
“PLN tidak cukup sekadar menyampaikan permohonan maaf. Mereka harus bertanggung jawab secara moral dan profesional. Kami mendesak pihak yang bertanggung jawab mundur dari jabatannya sebagai bentuk pengakuan atas kegagalan strategis ini,” tegas Alpin.
Selain tuntutan mundur, IMM Riau juga menuntut PLN memberikan kompensasi materil dan imateril yang rasional kepada masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak. Pihaknya juga mendesak Menteri BUMN dan Menteri ESDM melakukan evaluasi total terhadap tata kelola PT PLN (Persero).
Tolak Audiensi dengan Perwakilan
Dalam pertemuan tersebut, DPD IMM Riau secara tegas menolak melanjutkan audiensi jika hanya diwakili oleh jajaran yang tidak memiliki otoritas pengambilan kebijakan strategis. Pertemuan pun disepakati untuk dijadwalkan ulang dalam waktu dekat.
Ketua Bidang Hikmah, Kebijakan Publik, dan Politik DPD IMM Riau, Iyowan May Ozifa, menambahkan bahwa isu blackout ini adalah masalah serius yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan sekadar gangguan teknis biasa.
“Ketidakhadiran GM dalam audiensi ini menunjukkan bahwa PLN belum menganggap persoalan ini sebagai krisis serius. Ini adalah kegagalan tata kelola energi yang berdampak luas terhadap ekonomi dan kepercayaan publik,” ujar Iyowan.
Poin-Poin Tuntutan DPD IMM Riau:
Dalam pernyataan sikapnya, DPD IMM Riau menegaskan akan mengawal beberapa tuntutan utama, di antaranya:
-
Pencopotan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan GM UID PLN Riau Kepri.
-
Evaluasi total terhadap PT PLN Indonesia Power (IP) dan PT PLN Nusantara Power (NP) terkait kegagalan sistem cascade trip.
-
Realisasi kewajiban kompensasi pemotongan tagihan listrik kepada konsumen sesuai mandat Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019.
-
Revitalisasi total sistem transmisi listrik Sumatera untuk menghilangkan bottleneck kapasitas daya.
-
Harmonisasi tata kelola listrik untuk mewujudkan sistem pertahanan mandiri (islanding system) di Provinsi Riau.
DPD IMM Riau menegaskan, penjadwalan ulang audiensi mendatang akan menjadi kesempatan terakhir bagi manajemen UID PLN Riau Kepri untuk menunjukkan iktikad baik dan akuntabilitasnya di depan publik.
