PEKANBARU, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru guna memperkuat tata kelola pemerintahan serta penanganan sampah dan infrastruktur. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Pekanbaru, Senin (13/4/2026).
Kunjungan dipimpin Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, didampingi Wakil Bupati Muzamil Baharudin. Rombongan disambut Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar dan jajaran.
Dalam sambutannya, Asmar menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan sekaligus mengungkapkan ketertarikannya terhadap perkembangan Kota Pekanbaru.
“Kami melihat secara langsung berbagai perubahan yang terjadi di Pekanbaru yang semakin baik. Ini menjadi referensi penting bagi kami dalam membenahi sistem pemerintahan di Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi sejumlah isu strategis, di antaranya pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, serta penguatan administrasi pemerintahan di lingkungan sekretariat daerah.
Wakil Bupati Muzamil menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Banyak hal yang patut menjadi contoh, terutama dalam penataan pemerintahan. Kami berharap hasil dari kunjungan ini benar-benar ditindaklanjuti oleh OPD terkait,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan kesiapan pihaknya untuk berbagi pengalaman dan memberikan dukungan teknis kepada Pemkab Kepulauan Meranti.
“Kami siap mendukung, baik melalui pertukaran informasi maupun pendampingan teknis, agar tata kelola pemerintahan di Kepulauan Meranti semakin baik,” ujarnya.
Sejumlah poin penting yang menjadi fokus pembahasan antara lain penyederhanaan perizinan melalui sistem terpadu berbasis aplikasi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak yang lebih efektif, serta sinergi pembangunan infrastruktur.
Selain itu, dibahas pula kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan instansi seperti PLN, dalam mendukung ketertiban pembangunan melalui penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penanganan persoalan sampah dan drainase secara lebih sistematis.
Melalui kunjungan ini, kedua daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
