JAKARTA, SINKAP.info — Dalam upaya mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Rombongan dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM., didampingi Kepala Bagian Pengelola Perbatasan, Gilang Wana Wijaya, SSTP MSi. Audiensi ini digelar untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang masih belum terpenuhi di wilayah perbatasan, terutama terkait infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, layanan kesehatan dan pendidikan, penanganan banjir, abrasi pantai, serta usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Rangsang.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Muzamil menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar di kecamatan-kecamatan perbatasan Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka roda ekonomi masyarakat pesisir akan semakin hidup dan berputar. Posisi strategis kita yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dapat dimanfaatkan dengan baik, dan ini juga akan menjadi peluang pendapatan negara yang cukup besar,” ujar Muzamil.
Menanggapi hal tersebut, Deputi II Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol Edfrie R. Maith, S.IK, yang mewakili Sekretaris BNPP RI, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemkab Kepulauan Meranti dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan kawasan perbatasan.
“Kami akan terus mendukung dan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait usulan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga pembangunan tersebut dapat terwujud dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata,” katanya.
Sementara itu, Kabag Pengelola Perbatasan Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penyusunan rencana induk lima tahunan serta rencana aksi tahunan BNPP RI.
Menurutnya, pertemuan ini juga memastikan bahwa data, peta kebutuhan, dan rencana program pembangunan dapat disampaikan secara komprehensif dan terukur.
“Agenda ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pengelolaan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya terkait peluang dan tantangan dalam mengoptimalkan posisi strategis wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti di Selat Malaka,” tutupnya.
