JAKARTA, SINKAP.info – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tersebut mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Rakornas ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Bupati Asmar hadir bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Ira Selda Fitri, S.IP., MPA., serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti, Sukri, S.E.
Kehadiran tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait, khususnya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat daerah.
Bagi Kepulauan Meranti, kemudahan akses keuangan dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, pedagang, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan layanan dan pembiayaan formal.
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan, perkembangan TPAKD terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.
Capaian tersebut disebut telah melampaui target inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni sebesar 93 persen pada 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” kata Friderica.
Sementara itu, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, pembentukan kelembagaan tersebut merupakan pencapaian penting dalam memperkuat pemerataan akses keuangan.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat akses keuangan. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan telah menjangkau berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Asmar menilai penguatan akses keuangan merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Ia berharap hasil Rakornas TPAKD dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat program yang memudahkan masyarakat memperoleh layanan keuangan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, lanjutnya, akan terus mendorong sinergi dengan OJK, perbankan, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya agar akses pembiayaan serta layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Menurut Asmar, perluasan akses keuangan harus disertai peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, aman, dan produktif.
“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Meranti semakin mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Ini penting untuk mendorong usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujar Asmar.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
