PALANGKARAYA, SINKAP.info — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, meninjau langsung pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan pertanahan semakin memudahkan masyarakat.
Dalam arahannya, Ossy menegaskan pentingnya efisiensi pelayanan agar tidak terjadi penumpukan pemohon di kantor layanan. Ia meminta jajaran untuk memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, dan responsif.
“Usahakan saat masyarakat datang, kita hindari penumpukan. Jangan membuat masyarakat menunggu lama. Kita ingin pelayanan pertanahan semakin memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Ossy menambahkan, pelayanan merupakan fondasi utama dalam kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Karena itu, selain peningkatan kualitas layanan, percepatan penyelesaian berkas pertanahan juga menjadi prioritas yang terus didorong sejak akhir 2025.
“Kita bersama selesaikan berkas layanan pertanahan. Terus semangat bekerja dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ossy meninjau langsung berbagai loket layanan, mulai dari loket informasi, penerimaan berkas, loket prioritas bagi pemohon langsung, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, hingga loket pembayaran, penyerahan produk layanan, dan layanan pengaduan masyarakat.
Ia juga berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tengah mengurus sertipikat tanah, sekaligus meminta masukan terkait kualitas layanan yang diberikan. Ossy menegaskan bahwa kritik dan saran dari masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
“Jika ada yang kurang, silakan disampaikan kepada kami agar bisa terus diperbaiki,” katanya saat menyapa salah satu pemohon.
Kunjungan ini turut didampingi Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah Fitriyani Hasibuan, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya Ferdinan Adinoto.
Melalui peninjauan ini, pemerintah berharap kualitas pelayanan pertanahan di daerah semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, transparan, dan terpercaya.
