Beranda ADVERTORIAL Kuker Bapemperda DPRD Meranti ke BP2D Bahas Propemperda, Termasuk Honorium Kemenag

Kuker Bapemperda DPRD Meranti ke BP2D Bahas Propemperda, Termasuk Honorium Kemenag

53

PEKANBARU, Sinkap.infoKunjungan Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Provinsi Riau tentang Harmonisasi dan Pelaksanaan Propemperda dan Ranperda Tahun 2020.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Pimpinan DPRD Ardiansyah, M.Si, Khalid Ali dan Iskandar Budiman, SE, serta Anggota BAPEMPERDA antara lain: Basiran S.E. MM, Eka Yusnita, Dr. Hafizan, Hj. Nirwana Sari S.E, Cun Cun, S.E, M.M, Dedi Putra, S.Hi, H. Musdar, S.Pd, Darsini, S.M, Tengku Zulkenedi Yusuf .SE.

Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Ketua BP2D Ma’mun Solikhin, S.Ag beserta tenaga Ahli AKD dan Perancang Perundang-undangan Kanwilkumham Riau pada pukul 10.00 Wib di Ruang Rapat BP2D DPRD Provinsi Riau, Selasa (23/6).

Pelaksanaan Rapat kunker dimulai oleh Ma’mun Solikhin sebagai pembuka diskusi. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai perwakilan rombongan BAPEMPERDA menyampaikan maksud dan tujuan Kunker mengenai Harmonisasi dan Pelaksanaan Propemperda dan Ranperda Tahun 2020.

Basiran selaku Ketua Bapemperda mengawali diskusi dengan menjabarkan perkembangan Pembahasan Ranperda di Meranti, bahwa
saat ini Meranti telah menyusun 20 Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah), terdiri dari 7 Insiatif DPRD dan 13 Usulan Pemda. Kami telahpun membahas awal tahun kemarin 7 Ranperda dengan membentuk 3 Pansus. 2 Perda alhamdulillah telah disahkan, 2 Ranperda lagi sudah selesai dibahas hanya tinggal menunggu pengesahan, sedangkan 3 sisanya saat ini masih dalam tahapan pembahasan. Baru baru ini pun kami sedang memulai membahas Ranperda LPP APBD.

MENARIK DIBACA:  Banggar DPRD Meranti adakan Kunjungan Konsultasi ke DPRD Provinsi Riau

Basiran melanjutkan dengan pertanyaan tentang kinerja pansus yang tidak sempat menyelesaikan pembahasannya dikarenakan secara teknis ketentuan yang menjadi cantolan belum ada, misalnya belum muncul PP atau Peraturan Teknis dari UU. Maka mau tidak mau harus ditunda. Jika kasuistik seperti ini di Provinsi harus dilanjutkan oleh siapa? Apakah bentuk pansus baru atau Bapemperda yang ambil alih?

Ditempat yang sama, Dr. Hafizan Abbas mempertanyakan tentang Muatan Lokal dari sebuah Ranperda yang selalu dimentahkan oleh Provinsi dan Pusat karena tidak sesuai dgn ketentuan yang lebih tinggi. Persoalan Dasar hukum Sosialisasi Perda juga menjadi pertanyaan yang diajukan.

Sementara, Dedi Putra, S.Hi dan Darsini, S.M menambahkan bahwa Ranperda yang tertuang dalam Propemperda selalu saja ada sisa yg tidak terbahas bahkan sampai bertahun-tahun. Ini perlu menjadi perhatian kita, selanjutnya persoalan dasar hukum gaji Honorarium Guru-guru Agama dibawah Kemenag juga menjadi perhatian dalam diskusi agar nomenklaturnya juga diatur dalam Ranperda Provinsi dan Kabupaten.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Ma’mun Solikhin menyampaikan bahwa terkait Sosialisasi Perda sudah berjalan di Provinsi selama 3 tahun dan tidak pernah menjadi persoalan. Dasar hukumnya pun sudah jelas dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 94 terkait masa kerja pansus yang membahas sebuah ranperda di Provinsi sering terjadi, namun Ma’mun berpendapat pansus dapat terus malanjutkan kerjanya karena target pansus adalah harus selesai.

MENARIK DIBACA:  Camat Rantau Utara: Rumah Penerima PKH dan BPNT akan Dilabelisasi

Tenaga Ahli dari Kanwilkumham menambahkan bahwa persoalan muatan lokal sebenarnya sudah didiskusikan di internal Kanwilkumham dan itu memang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang2an yang berlaku dan memang sudah seharusnya taat.
Persoalan Perbup yang mengatur teknis selalu menjadi penentu Ranperda dapat dilaksanakan atau tidak dapat disebutkan dalam ketentuan peralihan dalam ranperda.

Sebagai penutup diskusi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa kita meminta agar bantuan terhadap guru guru kemenag menjadi tanggung jawab bersama antara kabupaten dan propinsi. Karena selama ini hanya pemda Kabupaten yang memberikan bantuan terhadap guru honor kemenag, sementara pemda propinsi tidak ada bantuannya. Padahal tidak ada kewenangan pemda untuk membantu, dan disarankan kepada Bapemperda Propinsi untuk mencari cantolan UU agar kita bisa membantu bersama sama. Apakah kabupaten membantu 50% dan propinsi 50%. Tidak seperti selama ini, hanya kabupaten yg membantu guru honor Kemenag.*

SINKAP.info | Editor: Mkh
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here