Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah wajib mengikuti sejumlah tahapan untuk memperoleh sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Salah satu tahapan penting yang harus dipenuhi adalah pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengambilan sumpah diperlukan untuk memastikan kebenaran keterangan pemohon sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dalam proses penerbitan sertipikat pengganti.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas keterangan kehilangan sertipikat yang disampaikan.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi di Jakarta.
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Misalnya, sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen tersebut masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.
Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga harus melalui proses pengumuman. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan.
Apabila terdapat keberatan yang dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti.
Asnaedi menegaskan, hilangnya dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah tersebut. Penerbitan sertipikat pengganti bertujuan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta hak dan kepentingan pihak lain.
Sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila dokumen mengalami kerusakan, misalnya akibat rayap, kebakaran, atau banjir. Proses penerbitannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai kondisi sertipikat.
Sementara itu, bagi pemegang Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti data sertipikat ikut hilang. Data tersebut tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga masyarakat dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan Sertipikat Elektronik.
Karena itu, Asnaedi mengimbau masyarakat yang kehilangan atau memiliki sertipikat tanah dalam kondisi rusak agar segera mengurus penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantah.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.







