ATR/BPN Perkuat Pendaftaran Tanah Ulayat, Masyarakat Adat Papua Didorong Dapat Kepastian Hukum

NASIONAL84 Dilihat
Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

SORONG, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pendampingan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.

Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat hukum adat memahami hak dan kewajibannya, sekaligus mengetahui tahapan pengadministrasian tanah ulayat sebelum proses identifikasi subjek dan objek dilaksanakan.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan pendampingan awal atau pra-partisipatif menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memahami program dan menyepakati proses pengadministrasian tanah ulayat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang berlangsung di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni.

Ia menjelaskan, proses pra-identifikasi diawali dengan musyawarah masyarakat hukum adat untuk mengenali wilayah adat, tanah ulayat, serta objek yang akan didaftarkan. Dalam proses tersebut, masyarakat juga didampingi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul terkait tanah adat.

MENARIK DIBACA:  Harga BBM Nonsubsidi Naik 1 Juli 2025, Pertamax Capai Rp13.100

Menurut Deni, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat perlu memperhatikan unsur subjek, objek, serta hubungan hukum yang melekat. Karena itu, dialog dan pendampingan sejak awal diperlukan agar proses pengadministrasian berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pendampingan tersebut juga bertujuan membantu masyarakat memahami tahapan pendaftaran tanah ulayat, termasuk pencatatan hak-hak adat dan nilai-nilai adat yang berlaku di wilayah mereka.

Deni menegaskan, kesepakatan masyarakat hukum adat menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan identifikasi dan pengadministrasian tanah ulayat.

“Harus diyakinkan mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” terangnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa pengelolaan tanah dan tata ruang merupakan salah satu perhatian pemerintah. Menurutnya, pengadministrasian tanah ulayat perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hukum adat agar proses pengadministrasian serta pendaftaran tanah ulayat dapat berjalan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.

MENARIK DIBACA:  NIB dan NOP Kini Diintegrasikan, Langkah Baru Pemerintah Dongkrak PAD Tanpa Naikkan Tarif Pajak

“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka.

Sebagai informasi, pengadministrasian tanah ulayat mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Dalam aturan tersebut, terdapat tiga tahapan utama, yakni inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.

Kegiatan diseminasi dan dialog tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, bersama jajaran Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Papua Barat.

Hadir pula perwakilan pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah (NGO) Landesa. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi dimoderatori Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan.