Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen. Capaian tersebut melampaui target minimal pemerintah sebesar 87 persen atau surplus 0,98 persen.
Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B dalam Lahan Baku Sawah (LBS) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
Nusron menjelaskan, berdasarkan data per 10 November 2026, capaian tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita protect sawah barunya,” ujar Nusron.
Ia menyebutkan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam proses penetapan LP2B. Hingga saat ini, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.
Selain itu, sebanyak 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Sebanyak 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal, dua kabupaten/kota memproses kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, sedangkan 11 kabupaten/kota lainnya masih memproses berita acara kesepakatan di tingkat daerah.
Meski secara nasional telah melampaui target, Nusron mengungkapkan masih terdapat tiga provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya belum mencapai batas minimal 87 persen.
Ketiga provinsi tersebut yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten sebesar 84,73 persen, dan Papua sebesar 78,02 persen.
Menurut Nusron, kondisi masing-masing daerah memiliki tantangan tersendiri. Di Provinsi Riau, misalnya, penggunaan lahan yang didominasi perkebunan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian target LP2B.
Sementara di Provinsi Banten, meskipun Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah mencapai angka mendekati 95 persen, capaian secara agregat provinsi masih berada di bawah target nasional.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelasnya.
Untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah kini dapat melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan. Kebijakan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B dalam dokumen tata ruang daerah.
Nusron menegaskan, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh LP2B yang telah ditetapkan pemerintah daerah dimasukkan ke dalam revisi RTRW. Dengan demikian, lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan memiliki perlindungan tata ruang yang lebih kuat dari ancaman alih fungsi.
“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memimpin Rakortas menerima laporan sekaligus menyepakati capaian akhir penetapan LP2B nasional sebesar 87,98 persen.
Selain itu, rapat juga menyepakati perlunya sinkronisasi data LP2B dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) agar keduanya terintegrasi dalam satu peta.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kegiatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.
Melalui penetapan LP2B dan sinkronisasi data dengan LSD, pemerintah berharap perlindungan terhadap lahan pertanian semakin kuat sehingga keberlanjutan produksi pangan nasional dan ketahanan pangan dapat terus terjaga.







