Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Tingginya angka kejadian bencana di Indonesia menjadi perhatian pemerintah dalam merancang pembangunan wilayah yang aman dan berkelanjutan. Hingga 6 November 2026, tercatat sebanyak 2.304 kejadian bencana melanda berbagai wilayah Indonesia.
Kondisi tersebut mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memperkuat pendekatan penataan ruang berbasis mitigasi risiko bencana.
Upaya itu menjadi salah satu fokus dalam peringatan Hari Tata Ruang Nasional melalui kegiatan talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” yang digelar di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan bahwa tingginya kejadian bencana menunjukkan pentingnya memasukkan aspek pengurangan risiko sejak tahap awal perencanaan pembangunan.
Menurutnya, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta memastikan pembangunan dilakukan di kawasan yang aman.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang 2026 hingga 6 November, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi dan 5,73 persen bencana geologi. Jenis bencana yang mendominasi antara lain kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem.
Dalu menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan wilayah memperhatikan karakteristik lingkungan, daya dukung kawasan, serta potensi ancaman bencana.
Ia menegaskan, penataan ruang tidak sekadar mengatur lokasi pembangunan, tetapi juga memastikan aktivitas pembangunan tidak meningkatkan kerentanan suatu wilayah. Dengan demikian, aspek keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama.
Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
Selain menjadi pedoman dalam pencegahan dan pengurangan risiko sebelum bencana terjadi, RTR juga berfungsi sebagai acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.
Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah menjadi bagian dari penyusunan rencana tata ruang. Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Menurutnya, pengendalian pemanfaatan ruang juga perlu dilaksanakan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak memperbesar potensi risiko bencana.
Suyus turut menjelaskan bahwa melalui PP Nomor 34 Tahun 2026, pemerintah memberikan ruang untuk melakukan perubahan tata ruang secara parsial tanpa harus menunggu siklus perubahan lima tahunan.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” jelas Suyus.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menyoroti pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Menurutnya, tata ruang tidak hanya menjadi landasan mitigasi, tetapi juga menjadi acuan dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, tempat pengungsian, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Kegiatan talkshow Hari Tata Ruang Nasional tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan semakin meningkat.
Penataan ruang berbasis mitigasi risiko diharapkan mampu mendorong pembangunan yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat, meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.







