Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN mempertahankan predikat Informatif yang berhasil diraih secara konsisten selama lima tahun terakhir. Predikat tersebut merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, berharap kementeriannya dapat kembali mempertahankan capaian tersebut melalui pelaksanaan Uji Publik KIP tahun ini.
Menurutnya, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berupaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy usai mengikuti uji publik.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Tahapan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak berarti seluruh informasi dapat disampaikan tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib dibuka kepada masyarakat dan informasi tertentu yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, badan publik dituntut mampu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses masyarakat, termasuk dasar hukum apabila terdapat informasi yang dikecualikan.
Ossy menyebutkan, Kementerian ATR/BPN terus berupaya memperluas penyebarluasan informasi, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan dan tata ruang.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi diharapkan dapat membantu masyarakat memahami hak, prosedur, serta mekanisme dalam memperoleh pelayanan pertanahan. Upaya tersebut juga sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang saat ini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT).
Ossy menegaskan, penyampaian informasi mengenai layanan pertanahan dan tata ruang secara terbuka menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai pelayanan yang tersedia.
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Melalui keikutsertaan dalam Uji Publik KIP 2026, Kementerian ATR/BPN berharap keterbukaan informasi publik terus ditingkatkan sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan tepercaya terkait layanan pertanahan dan tata ruang.







