PEKANBARU, SINKAP.info – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan pentingnya keseimbangan antara peningkatan profesionalisme dan perhatian terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi faktor penting dalam membangun birokrasi yang sehat, produktif, dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
Hal itu disampaikan Muzamil saat mengikuti pengarahan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI terkait kebijakan PRO-ASN. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Dalam kesempatan tersebut, Muzamil turut menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama terkait kondisi keuangan dan belanja pegawai yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.
Ia menilai, tuntutan terhadap profesionalisme, kedisiplinan, dan peningkatan kinerja ASN perlu diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan aspek kesejahteraan pegawai. Sebab, kondisi sosial dan ekonomi dapat memengaruhi motivasi serta konsentrasi aparatur dalam menjalankan tugas.
“Bagaimanapun manajemen yang kita terapkan kepada pegawai akan menjadi tantangan ketika mereka sedang menghadapi persoalan keuangan yang cukup berat. Kondisi seperti ini tentu tidak mudah dan juga terjadi di berbagai perangkat daerah,” ujar Muzamil.
Ia berharap BKN dapat memberikan perhatian dan masukan terkait pengelolaan fasilitas pinjaman bagi ASN melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Menurutnya, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang tepat agar akses pembiayaan bagi pegawai tetap sehat, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan beban keuangan berlebihan.
Selain itu, Muzamil mendorong penguatan peran koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
“Kami berharap adanya dukungan terkait pengaturan peminjaman pegawai. Selain itu, kami juga ingin mendorong pengaturan koperasi Korpri agar dapat segera kami implementasikan, tentunya tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun perizinan di kemudian hari,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk koperasi sudah bisa langsung didirikan. Pengaturan dalam Undang-Undang Koperasi saat ini sudah sangat memudahkan. Korpri juga dapat mendirikan koperasi sendiri, dan di BKN kami juga telah melaksanakannya,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi atas perhatian, dukungan, dan pendampingan BKN dalam memperkuat tata kelola manajemen ASN di Provinsi Riau.
Ia mengungkapkan bahwa penerapan manajemen talenta di Riau terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya ditandai dengan keberhasilan UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau meraih Akreditasi A dari BKN dengan nilai 96.
SF Hariyanto menegaskan bahwa manajemen talenta bukan sekadar pembenahan administrasi kepegawaian, melainkan langkah strategis untuk memastikan penempatan aparatur sesuai kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kebutuhan organisasi.
“Manajemen talenta harus mampu memastikan pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja baik mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dalam pengisian jabatan, kita harus mengedepankan kemampuan, integritas, dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan BKN dalam mengimplementasikan kebijakan PRO-ASN dan manajemen talenta. Upaya ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur, tetapi juga pada terwujudnya tata kelola kepegawaian yang adil, profesional, serta memperhatikan kesejahteraan pegawai.
Dengan keseimbangan antara profesionalisme dan kesejahteraan, ASN diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti turut didampingi Sekretaris Daerah Sudandri, Kepala BKPSDM Bakharudin, serta Sekretaris BKPSDM Siti Rodhiyah.
