MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat komitmen mewujudkan kesetaraan gender melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh aspek pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Verifikasi Lapangan PUG Tahun 2026 untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis, Rabu (11/11/2026).
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Pekanbaru. Sementara itu, di tingkat kabupaten, rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, secara luring di Ruang Rapat Bappedalitbang Kepulauan Meranti.
Rakor tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan persiapan, melengkapi dokumen pendukung, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah menjelang pelaksanaan verifikasi lapangan.
Dalam arahannya, Muzamil menegaskan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender. Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan, program, kegiatan, hingga penganggaran yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Ia menekankan bahwa pelaksanaan PUG bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan sinergi seluruh OPD, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, serta elemen masyarakat lainnya.
“Oleh karena itu, melalui kegiatan verifikasi lapangan ini saya berharap dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Meranti dalam mengimplementasikan PUG di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Muzamil.
Ia berharap verifikasi lapangan tidak sekadar menjadi proses penilaian atau pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga momentum untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program pembangunan telah memberikan manfaat secara adil bagi seluruh masyarakat.
Muzamil juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memberikan dukungan penuh kepada tim verifikasi dengan menyiapkan data dan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepada seluruh perangkat daerah, saya menginstruksikan agar dapat memberikan dukungan penuh kepada tim verifikasi dengan menyampaikan data dan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tunjukkan berbagai inovasi, program, dan capaian yang telah kita laksanakan, sekaligus sampaikan tantangan dan kendala yang masih dihadapi agar mendapat perbaikan ke depannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muzamil menjelaskan bahwa karakteristik Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan.
Karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat secara merata.
Ia berharap implementasi PUG di Kepulauan Meranti semakin terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Eni Widiyanti, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan bertujuan memperdalam, mengonfirmasi, serta memvalidasi data yang sebelumnya telah disampaikan melalui aplikasi.
Melalui proses tersebut, tim verifikasi diharapkan memperoleh gambaran yang utuh, objektif, dan komprehensif mengenai kebijakan serta implementasi PUG di daerah.
“Pada kesempatan ini kami mengharapkan keterbukaan, dukungan, dan komitmen dari seluruh pihak yang hadir untuk menyampaikan informasi, data, serta dokumen pendukung terkait praktik baik dan upaya perbaikan yang sudah maupun sedang dilakukan,” ujarnya.
Eni menambahkan, dalam kerangka revitalisasi PUG, penguatan tidak cukup hanya dilakukan melalui aspek kelembagaan. Perspektif gender juga harus terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu agenda prioritas.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinsos P3APPKB Kepulauan Meranti, H. Rokhaizal, Sekretaris Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Robert Saputra, pimpinan OPD terkait, serta sejumlah undangan lainnya.
Melalui verifikasi lapangan PUG Tahun 2026, Pemkab Kepulauan Meranti diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender, sehingga setiap kebijakan dan program pemerintah mampu memberikan kesempatan serta manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
