MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membatasi usulan kenaikan tarif angkutan laut maksimal 10 persen setelah dua perusahaan pelayaran mengajukan penyesuaian tarif sebesar 15 persen untuk sejumlah rute.
Dua perusahaan tersebut yakni PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet). Usulan kenaikan dibahas dalam rapat penyesuaian tarif di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).
Pihak perusahaan menyebut kenaikan biaya operasional menjadi alasan pengajuan tersebut. Komponen yang mengalami peningkatan meliputi harga BBM industri, suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan, serta kebutuhan investasi pengadaan kapal baru.
Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, dalam rapat tersebut memaparkan kajian terkait dasar hukum, kewenangan penetapan tarif berdasarkan trayek, serta komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan operasional. Namun, penyesuaian tarif juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pemkab Meranti memberikan ruang penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten, dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, untuk rute dalam wilayah kabupaten, termasuk Selatpanjang–Tanjung Samak, pemerintah daerah meminta agar tarif tidak dinaikkan.
Muzamil menegaskan, transportasi laut merupakan kebutuhan utama masyarakat Kepulauan Meranti dalam menunjang mobilitas antarpulau. Karena itu, kebijakan tarif harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti juga menyampaikan keberatan terhadap usulan kenaikan tarif. Ketua Komisi II, Syaifi, meminta agar rencana tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu dan anggota Komisi II Al Amin meminta perusahaan pelayaran menjelaskan secara terperinci dasar pengajuan kenaikan tarif. Komisi II DPRD juga berencana menjadwalkan pembahasan lanjutan melalui mekanisme kelembagaan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan agar pembahasan penyesuaian tarif dilanjutkan melalui mekanisme legislatif sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sekretaris Daerah Sudandri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin, serta sejumlah pejabat terkait.
