PEKANBARU, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengupayakan penyelesaian persoalan batas wilayah dengan mendorong penegasan kembali tapal batas daerah. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum yang nantinya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Upaya tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Riau di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Muzamil didampingi Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, S.Pd., M.Pd., serta Kepala Bagian Ekonomi, Ira Selda Fitri, S.IP., MPA.
Muzamil menjelaskan, sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti, masih terdapat sejumlah titik batas wilayah yang memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi geografis dan fakta di lapangan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena kejelasan batas administratif memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, hingga pelayanan publik.
Sebagai langkah penyelesaian, Pemkab Kepulauan Meranti telah menjalin koordinasi dan kerja sama dengan sejumlah daerah yang berbatasan langsung, yakni Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk membahas sekaligus menyepakati penegasan batas wilayah dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan perkembangan wilayah terkini.
“Sebagai tindak lanjut, kami telah menyerahkan surat dukungan dari seluruh kabupaten yang berbatasan dengan Kepulauan Meranti. Dokumen ini selanjutnya akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk diproses sesuai ketentuan,” jelas Muzamil.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan dukungan penuh dalam proses tersebut, terutama untuk memperkuat koordinasi antardaerah serta memperlancar tahapan administrasi hingga memperoleh penetapan dari pemerintah pusat.
Menurut Muzamil, penegasan batas wilayah bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan menyangkut kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.
Dengan adanya batas wilayah yang jelas, pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara lebih efektif, termasuk dalam menyusun perencanaan pembangunan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau menyatakan kesiapan Pemprov Riau untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti.
Dukungan tersebut mencakup fasilitasi koordinasi antardaerah serta pengawalan proses administrasi kepada pemerintah pusat agar tahapan penegasan batas wilayah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, Pemkab Kepulauan Meranti berharap persoalan batas wilayah yang selama ini menjadi perhatian dapat segera diselesaikan.
Penegasan batas tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi landasan bagi tertib administrasi pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
