PEKANBARU, SINKAP.info – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., mendorong pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, karakteristik geografis daerah kepulauan membutuhkan kebijakan khusus agar program nasional tersebut dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Hal itu disampaikan Muzamil saat mengikuti Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Muzamil didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti, Ifwandi, S.P. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., serta diikuti sejumlah pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program MBG.
Dalam forum tersebut, Muzamil memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan MBG. Persoalan yang menjadi perhatian meliputi keterbatasan infrastruktur, akses air bersih, ketersediaan listrik, jaringan komunikasi, pasokan bahan pangan, hingga keterbatasan tenaga profesional.
Menurutnya, berbagai kendala tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
Ia menilai, percepatan pelaksanaan program MBG tidak seharusnya hanya berorientasi pada penambahan jumlah dapur SPPG. Kesiapan infrastruktur, kelayakan operasional, pemenuhan standar, serta kualitas pelayanan harus menjadi perhatian utama.
“Meranti memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari infrastruktur, air bersih, elektrifikasi, jaringan komunikasi hingga ketersediaan bahan baku. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan MBG benar-benar optimal,” ujar Muzamil.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia meminta pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang koordinasi khusus dengan pemerintah kabupaten/kota. Forum tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus merumuskan solusi sebelum pengembangan operasional SPPG diperluas.
Muzamil menegaskan, kualitas pelayanan dan pemenuhan standar pelaksanaan harus lebih diutamakan dibandingkan sekadar mengejar peningkatan jumlah dapur.
“Kami berharap ada forum khusus untuk membahas persoalan daerah secara mendalam dan mencari solusi bersama. Jangan sampai jumlah dapur terus bertambah, tetapi dalam pelaksanaannya justru bermasalah,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Muzamil turut menyoroti tantangan distribusi bahan pangan menuju Kepulauan Meranti. Kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau menyebabkan proses pengiriman membutuhkan perhatian khusus, terutama untuk komoditas yang mudah rusak seperti telur, sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging.
Keterlambatan distribusi maupun kendala transportasi berpotensi memengaruhi kualitas bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Karena itu, ia mendorong adanya kajian terhadap pola pengadaan dan distribusi bahan pangan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan. Optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal juga dinilai dapat menjadi solusi untuk mendukung keberlanjutan program sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Muzamil juga menyoroti rencana penerapan sistem pelayanan prasmanan atau buffet di sejumlah sekolah. Menurutnya, penerapan sistem tersebut perlu dikaji secara matang, terutama pada satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik yang besar.
Pengaturan antrean, waktu makan, kebersihan, hingga mekanisme pengembalian peralatan harus dipastikan berjalan baik agar tidak mengganggu waktu istirahat maupun kegiatan belajar mengajar.
Wilayah Pulau Terluar Diminta Jadi Prioritas
Dalam pembahasan tersebut, Muzamil secara khusus meminta agar wilayah 3T, terutama pulau-pulau terluar, mendapatkan prioritas dalam pemerataan layanan MBG.
Ia menilai anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil memiliki kebutuhan yang sama untuk memperoleh akses makanan bergizi. Oleh karena itu, kondisi geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat program nasional tersebut.
“Kami sepakat apabila wilayah 3T menjadi prioritas. Anak-anak di pulau-pulau terluar sangat membutuhkan program ini, baik untuk mendukung pemenuhan gizi maupun pendidikan mereka,” ungkapnya.
Terkait pengawasan, Muzamil juga menyatakan dukungan terhadap penerapan sanksi bagi SPPG yang terbukti tidak memenuhi ketentuan operasional. Namun, pemberian sanksi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari pihak yang memiliki kewenangan.
Ia menilai pengawasan perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, Satgas MBG, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), serta perangkat teknis terkait.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap SPPG menjalankan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, sekaligus mencegah terulangnya persoalan yang dapat mengganggu keberlangsungan program.
Pemprov Riau Perkuat Pengawasan dan Koordinasi
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di seluruh kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Riau mendorong penguatan tata kelola, pengawasan, inspeksi, serta evaluasi terhadap operasional SPPG. Upaya tersebut dilakukan agar setiap daerah memiliki standar pelaksanaan yang terukur dan mampu menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPPG Kelas I Riau, Ranto, S.P., M.A.P., memaparkan sejumlah kebijakan terbaru dari BGN, termasuk rencana uji coba model pelayanan MBG di SD Islam Unggul As-Syakirien, Pekanbaru.
Ia juga menjelaskan sejumlah ketentuan teknis yang harus diperhatikan dalam operasional SPPG, meliputi higiene dan sanitasi, pelabelan makanan, batas waktu konsumsi, serta standar pelayanan.
Selain itu, dalam rapat tersebut disampaikan bahwa BGN telah membuka kembali moratorium pengembangan SPPG dan memberikan tambahan alokasi sebanyak 87 SPPG untuk Provinsi Riau.
Arah pengembangan tersebut antara lain menyasar wilayah prioritas, termasuk daerah 3T dan kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.
Menanggapi kebijakan tersebut, Muzamil berharap tambahan alokasi SPPG dapat turut mengakomodasi kebutuhan Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan tantangan geografis.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti mendukung penuh pelaksanaan MBG karena program tersebut memiliki manfaat luas, mulai dari pemenuhan kebutuhan gizi anak, upaya penanganan stunting, hingga membuka peluang kerja bagi masyarakat.
“Kami sangat mendukung MBG karena manfaatnya besar, mulai dari pemenuhan gizi, penanganan stunting hingga membuka kesempatan kerja. Namun, seluruh kendala harus dibahas dan dicarikan solusi bersama agar program ini benar-benar berkualitas dan menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terluar,” tutupnya.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, diharapkan pelaksanaan Program MBG di Kepulauan Meranti dapat berjalan lebih optimal. Pemerataan layanan hingga wilayah 3T menjadi salah satu langkah penting agar manfaat program tersebut dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkendala kondisi geografis.
