MERANTI, SINKAP.info – Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil mencatatkan capaian registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebesar 59,2 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepulauan Meranti pada peringkat kelima dari 22 kabupaten/kota dengan cakupan Kartu Keluarga (KK) terdaftar di atas 50 persen secara nasional.
Berdasarkan Dashboard Perlinsos Digital Kementerian Sosial (Kemensos) per 6 November 2026, capaian tersebut menjadi indikator kemajuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung percepatan transformasi digital sistem perlindungan sosial.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima manfaat sekaligus memastikan berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Pemkab Kepulauan Meranti dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlindungan Sosial Digital Nasional yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Jumat (6/11/2026) pagi.
Rakor tingkat nasional tersebut dipimpin Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan. Kegiatan itu juga diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, jajaran kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Pemkab Kepulauan Meranti dalam kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah, Sudandri Jauzah. Turut mendampingi Kepala Dinsos P3APPKB H. Rokhaizal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Asroruddin, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Rahayu Dwi Ningsing, serta Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang, Tabrani.
Sudandri menjelaskan, rakor tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat integrasi dan registrasi perlindungan sosial berbasis digital di seluruh daerah.
Menurutnya, digitalisasi sistem perlindungan sosial menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola data penerima bantuan. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sekaligus meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran.
“Langkah digitalisasi ini dinilai krusial guna memperkuat akurasi data penerima bantuan kemanusiaan serta memastikan program perlindungan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, cepat, dan transparan dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa,” ungkap Sudandri.
Ia menegaskan, Pemkab Kepulauan Meranti siap menyelaraskan kebijakan dan langkah pelaksanaan di daerah dengan arahan pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi serta sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Sudandri juga menyampaikan apresiasi atas capaian registrasi Perlinsos Digital yang berhasil menempatkan Kepulauan Meranti di posisi kelima dari 22 kabupaten/kota dengan cakupan KK terdaftar di atas 50 persen.
“Alhamdulillah, saat ini Pemkab Kepulauan Meranti berada di posisi kelima dari 22 kabupaten/kota dengan cakupan KK terdaftar di atas 50 persen, yakni 59,2 persen berdasarkan Dashboard Perlinsos Digital Kemensos per 6 November 2026,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa percepatan registrasi Perlinsos Digital membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Bappedalitbang berperan dalam aspek perencanaan, Disdukcapil mendukung pemutakhiran dan validasi data kependudukan, Dinas PMD mengawal pelaksanaan serta tata kelola di tingkat desa, sedangkan Dinsos P3APPKB berperan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.
Sinergi antarlembaga tersebut dinilai penting agar proses registrasi dapat berjalan lebih efektif, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.
Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus mempercepat transformasi digital sistem perlindungan sosial melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan cakupan registrasi masyarakat.
Dengan demikian, capaian yang telah diraih diharapkan tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, akurasi data penerima manfaat, serta pemerataan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
