JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat peningkatan jumlah masyarakat penerima manfaat pendampingan usaha melalui program Reforma Agraria sebesar 26 persen dalam satu tahun terakhir.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Embun Sari, mengungkapkan jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan fasilitas pendampingan usaha meningkat dari 28.100 KK pada periode Oktober 2024–Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada periode Oktober 2025–Oktober 2026.
“Fasilitas pendampingan usaha masyarakat meningkat dari 28.100 kepala keluarga (KK) pada periode Oktober 2024-Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada periode Oktober 2025-Oktober 2026,” ungkap Embun Sari dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Menurut Embun, Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada sertipikasi dan redistribusi tanah, tetapi juga memastikan tanah yang diberikan kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.
Melalui penataan akses, Kementerian ATR/BPN memberikan pendampingan usaha kepada masyarakat penerima manfaat agar tanah hasil redistribusi dapat dikembangkan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Pendampingan tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha, memberikan nilai tambah ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, tetapi juga menjadi modal produktif bagi penerima manfaat.
Selain memperluas pendampingan usaha, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria melalui penguatan regulasi berupa Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada 2026.
Embun Sari menjelaskan, kehadiran regulasi tersebut menjadi landasan hukum penting untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
“Disahkannya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada tahun 2026 menjadi landasan hukum penting untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat, khususnya petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lemah lainnya,” terangnya.
Ia berharap, keberadaan undang-undang tersebut dapat mengatasi hambatan sektoral sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria.
Dengan penguatan regulasi, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan semakin terintegrasi melalui dua pendekatan utama, yakni penataan aset dan penataan akses.
Penataan aset mencakup pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan. Sementara itu, penataan akses dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas masyarakat.
Melalui kedua pendekatan tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong agar Reforma Agraria tidak berhenti pada pembagian dan legalisasi tanah, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
