JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk memperluas kapasitas penyusunan RDTR, mengingat kebutuhan dokumen tata ruang tersebut masih cukup besar.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah tersedia dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.
Ossy menjelaskan, semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan berusaha.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” terang Ossy.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR dalam periode 2026-2028.
Pada 2026, target penyelesaian RDTR ditetapkan sebanyak 500 RDTR. Dari target tersebut, kerja sama dengan perguruan tinggi diarahkan untuk menyelesaikan 62 paket dengan volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi.
Wilayah dengan konsentrasi penyusunan RDTR melalui kerja sama tersebut antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” jelas Suyus.
Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.
Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.
