TEBING TINGGI, SINKAP.info – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Medan, Kamis (27/8/2026).
Dalam kegiatan itu, Iman Irdian Saragih hadir bersama Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Plt. Kepala Bappeda Muhammad Hamdani, serta Kabag Prokopim Faisal Ahmad.
Forum yang digelar secara hybrid tersebut diikuti jajaran kepala daerah, Bappeda, Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Disdukcapil dari wilayah Sumatera.
Pembahasan utama berfokus pada penguatan konvergensi intervensi bagi kelompok sasaran prioritas, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita usia 0-59 bulan.
Selain itu, forum membahas integrasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Agenda tersebut juga membahas advokasi kebijakan insentif fiskal tahun 2026 serta penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting.
Penanganan Stunting Butuh Kolaborasi Lintas Sektor
Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., menegaskan keberhasilan pencegahan dan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga.
“Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” tegas Surya.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Setwapres, Eddy Cahyono Sugiharto, menyampaikan prevalensi stunting nasional mengalami penurunan dari 30,8 persen menjadi 19,8 persen.
Namun, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Sumatera Utara masih berada di angka 22 persen atau lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
“Karena itu, program pencegahan dan percepatan penurunan stunting dinilai perlu terus dilanjutkan untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal,” ujar Eddy.
Pemko Tebing Tinggi Targetkan Zero Stunting
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menekan angka stunting dan menangani anak-anak yang berisiko mengalami stunting.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung berbagai program pencegahan dan penanganan stunting yang dijalankan pemerintah daerah.
“Mohon doanya agar anak-anak yang berisiko stunting dapat tertangani dan menurun. Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus semangat melakukan penanganan anak-anak yang berisiko stunting. Mudah-mudahan tahun ini angka stunting menurun, dan target kita adalah zero stunting,” ujar Iman kepada awak media Diskominfo Tebing Tinggi.
Menurut Iman, keikutsertaan Pemko Tebing Tinggi dalam rakor regional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi serta komitmen dalam menangani persoalan stunting.
Ia berharap berbagai strategi dan kebijakan yang dibahas dapat memperkuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas intervensi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan program pencegahan stunting menyasar kelompok yang tepat.
“Berbagai strategi dan kebijakan yang dibahas diharapkan menjadi penguatan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas intervensi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan program pencegahan stunting menyentuh kelompok sasaran secara tepat,” pungkasnya.
Pemko Tebing Tinggi selanjutnya mendorong kolaborasi antara pemerintah, perangkat daerah, tenaga kesehatan, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan secara konsisten dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sebagai bentuk kesepakatan bersama, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera.
Penandatanganan komitmen dilakukan secara luring dan daring sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam memperkuat program pencegahan dan penanganan stunting di wilayah Regional Sumatera.
