TEBING TINGGI, SINKAP.info – Kota Tebing Tinggi menjadi tuan rumah kunjungan kerja (kunker) reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Rombongan legislatif bersama perwakilan kementerian dan lembaga pusat disambut langsung oleh Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, beserta jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, Rabu (22/7/2026).
Kunjungan diawali dengan peninjauan ke SD Negeri 165735 Tebing Tinggi, SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, dan Perpustakaan Daerah. Di setiap lokasi, anggota Komisi X DPR RI berdialog dengan tenaga pendidik, peserta didik, serta pengelola perpustakaan untuk menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung kondisi pendidikan dan literasi di daerah.
Usai peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan agenda diskusi bersama jajaran Pemko Tebing Tinggi dan pemangku kepentingan pendidikan di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi. Berbagai persoalan strategis di sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan literasi menjadi fokus pembahasan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja, MY Esti Wijayati, mengatakan kunjungan reses tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi merupakan upaya DPR RI memastikan kebijakan nasional benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kunjungan kerja ini bukan hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan memberi manfaat nyata. Masukan dari Kota Tebing Tinggi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional,” ujar MY Esti Wijayati.
Menurutnya, Komisi X DPR RI berkomitmen membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar setiap masukan dari daerah dapat menjadi dasar dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia menegaskan seluruh hasil dialog bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan dibawa ke pembahasan bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari DPR RI benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di daerah. Aspirasi yang kami dengar hari ini akan menjadi bahan rujukan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi X DPR RI beserta mitra kerja kementerian. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi dorongan bagi daerah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
“Kami meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dukungan regulasi, program kementerian, dan alokasi anggaran dari pusat akan menjadi dorongan penting bagi Kota Tebing Tinggi untuk mewujudkan visi ‘Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya’,” ungkap Wali Kota.
Dalam sesi diskusi, sejumlah isu strategis turut disampaikan peserta. Di antaranya mengenai ketimpangan perhatian terhadap pendidikan formal dan nonformal, khususnya kesejahteraan guru PAUD, perlunya kepastian regulasi perlindungan guru, kejelasan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga keberlangsungan perguruan tinggi swasta yang dinilai menghadapi tantangan akibat perubahan pola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.
Selain sektor pendidikan, peserta juga mendorong peningkatan anggaran untuk pengembangan kebudayaan daerah, termasuk revitalisasi museum sebagai bagian dari pelestarian sejarah dan penguatan literasi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sejumlah bantuan secara simbolis. Sebanyak lima mahasiswa STIE Bina Karya Tebing Tinggi menerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Selain itu, diserahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 kepada Pemko Tebing Tinggi, serta Bantuan Riset Inovasi Indonesia Maju (RIIM) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada LLDIKTI Wilayah Sumatera Utara.
BRIN juga menyerahkan Naskah Kebijakan Daerah kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola riset daerah. Agenda kemudian ditutup dengan penyerahan jawaban tertulis atas daftar inventarisasi masalah (DIM) antara Pemko Tebing Tinggi dan Komisi X DPR RI.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI, pejabat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), LLDIKTI Wilayah Sumatera Utara, unsur Forkopimda, DPRD Kota Tebing Tinggi, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan organisasi pendidikan dan perguruan tinggi di Kota Tebing Tinggi.
