PEKANBARU, SINKAP.info — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menghadiri kegiatan silaturahmi dan halal bihalal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKMPR) yang digelar di Balai Dang Merdu BRK Syariah, Minggu (12/4/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Ketua FKMPR Mambang Mit, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR Marjohan, serta Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Taufik Ikram Jamil. Sejumlah tokoh masyarakat Riau, termasuk Saleh Djasit dan anggota DPR RI asal Riau, juga tampak hadir.
Dalam kesempatan tersebut, Muzamil Baharudin mengapresiasi konsep “tali berpilin tiga” yang mengedepankan sinergi antara unsur adat, agama, dan pemerintah dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.
“Sinergi antara adat, agama, dan pemerintah menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Muzamil juga menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai mendesak, seperti kondisi fiskal daerah, optimalisasi penerimaan pajak, serta kejelasan Participating Interest (PI) bagi daerah penghasil.
Ia menegaskan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum memperoleh kepastian terkait besaran hak daerah dari sektor tersebut.
“Kepulauan Meranti merupakan daerah penghasil, namun sampai saat ini kami belum mengetahui secara pasti berapa yang menjadi hak daerah,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, lanjutnya, berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi maupun DPR RI guna memperkuat pembangunan daerah, khususnya dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, SF Hariyanto dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas unsur sebagai pilar utama dalam menopang jalannya pemerintahan daerah.
Ia menyebut konsep tali berpilin tiga sebagai kekuatan dalam menyatukan peran organisasi masyarakat, ulama, dan lembaga adat, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dengan memperkuat kinerja unit Samsat di seluruh wilayah Riau.
Kegiatan halal bihalal tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi ajang mempererat silaturahmi antar pemuka masyarakat serta unsur pemerintahan di Provinsi Riau.
