PEKANBARU, SINKAP.info — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perbankan daerah, Kamis (2/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Menara Dang Merdu BRK Syariah.
Agenda ini membahas strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Hadir sebagai pembicara utama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, memaparkan kondisi ekonomi Riau yang disebutnya tengah mengalami “kekeringan fiskal”.
Menurut Syahrial, hampir seluruh kabupaten/kota di Riau telah memiliki BUMD, meskipun dengan kondisi yang beragam.
“Ada yang sehat dan berkontribusi nyata, namun ada juga yang masih dalam kondisi kurang optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi strategis daerah, seperti pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di sektor migas, serta rencana pembentukan BUMD khusus perkebunan. Langkah tersebut dinilai dapat mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Ia mendorong penguatan regulasi melalui pembentukan Undang-Undang BUMD agar perusahaan daerah lebih profesional dan memiliki daya saing.
“BUMD harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan pendapatan daerah, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Muzamil menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola BUMD di Kepulauan Meranti. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan daerah.
“BUMD harus dikelola secara profesional tanpa intervensi politik agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci dalam mengatasi tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPR RI, jajaran direksi BRK Syariah, kepala daerah se-Provinsi Riau, serta direksi BUMD dan undangan lainnya. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan.
