DENPASAR, SINKAP.info — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan peran strategis Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) dalam memperkuat manajemen administrasi pertanahan di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).
Dalam sambutannya, Nusron menekankan bahwa surveyor kadaster merupakan mitra penting Kementerian ATR/BPN karena kualitas data dan produk pertanahan sangat ditentukan oleh kualitas pekerjaan para surveyor.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itulah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure dan manajemen administrasi pertanahan,” ujarnya.
Menteri Nusron meminta MASKI menyusun standar dan pedoman yang lebih komprehensif, mulai dari quality assurance, quality control, hingga code of conduct bagi seluruh anggotanya. Ia menegaskan bahwa produk pertanahan harus valid, akurat, prudent, dan memiliki manajemen risiko yang jelas.
“Semua harus dicek satu per satu, valid, dan solid tanpa penyimpangan sedikit pun,” tegasnya.
Menurut Nusron, banyak persoalan pertanahan bermula dari ketidakakuratan data fisik. Ia mencontohkan kasus satu bidang tanah yang diklaim beberapa pihak.
“Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” katanya dalam Munas bertema “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi dan Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia.”
Selain itu, Nusron mengajak MASKI merumuskan aturan yang memperkuat profesionalitas surveyor, termasuk kemungkinan penambahan sertifikasi kompetensi terkait integritas dan manajemen risiko.
“Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel, dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Nusron mengapresiasi terselenggaranya Munas MASKI 2025 dan mendorong para surveyor menjaga integritas serta memastikan setiap informasi pertanahan disajikan secara akurat.
“Jangan sampai hak kepemilikan masyarakat menjadi kabur karena kesalahan kadastral. Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang se-transparan-transparannya,” tandasnya.
Acara Munas turut menghadirkan pemaparan dari sejumlah narasumber, antara lain Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana. Menteri Nusron juga didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Hadir pula Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto.
