JAKARTA, SINKAP.info — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mencanangkan transformasi layanan pertanahan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Selasa (26/08/2025).
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa transformasi ini menjadi prioritas utama Kementerian ATR/BPN, mengingat tugas pokok kementerian adalah memberikan layanan di bidang pertanahan.
“Kita akan berfokus pada bagaimana transformasi dan percepatan pelayanan. Karena, seperti yang kami sampaikan, tugas pokok kita di Kementerian ATR/BPN ini adalah layanan di bidang pertanahan,” ujar Menteri Nusron.
Salah satu langkah konkret dalam transformasi ini adalah penyederhanaan birokrasi untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Menteri Nusron berharap, pemangkasan jalur birokrasi tersebut dapat mendorong kepuasan publik sebagai pengguna layanan.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan mengusulkan perubahan struktur organisasi pada tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah). Penyesuaian struktur ini akan didasarkan pada beban layanan dan luas wilayah kerja masing-masing unit agar pemanfaatan sumber daya manusia menjadi lebih efektif.
Namun demikian, Menteri Nusron menekankan bahwa proses penyederhanaan tersebut tetap harus menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Proses simplifikasi ini tidak boleh mengurangi dimensi keakuratan, prudensialitas, dan kepatuhan terhadap peraturan,” tegasnya.
Rapim Kementerian ATR/BPN ini diikuti secara luring oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantah se-Indonesia mengikuti rapat secara daring.
