Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026).
Dua rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan strategis bagi ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum, hak asasi manusia (HAM), pertanahan, dan tata ruang.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan kementerian.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima dokumen rekomendasi di Jakarta.
Adapun dua rekomendasi yang diterima ATR/BPN meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Ossy, rekomendasi tersebut menjadi masukan penting agar setiap kebijakan yang disusun kementerian dan lembaga tetap memperhatikan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” tuturnya.
Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Masukan tersebut disusun berdasarkan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilengkapi tawaran solusi yang dapat dilaksanakan secara bersama. Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan serta mengambil langkah strategis secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dokumen rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas, Otto Hasibuan.
Dalam kesempatan tersebut, Yusril menegaskan bahwa keberhasilan sebuah rekomendasi kebijakan tidak diukur dari panjang dokumen maupun banyaknya rapat yang dilakukan, melainkan dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi instansi penerima dan penyelesaian persoalan.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril.







