JAKARTA, SINKAP.info – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Dukungan tersebut meliputi sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga pengadaan tanah untuk proyek strategis tersebut.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN. Pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menurut Ossy, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Penyesuaian tata ruang juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk proyek.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN siap mempercepat proses penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” katanya.
Dalam aspek pengadaan tanah, Ossy memastikan kementeriannya siap memberikan dukungan penuh guna mempercepat pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor agar integrasi data dan pemetaan dapat berjalan optimal.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan proyek perlindungan Pantura Jawa.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” kata AHY.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
