SINGAPURA, SINKAP.info – Risiko perang kini menjadi ancaman politik terbesar yang paling dikhawatirkan perusahaan di seluruh dunia pada 2026. Hal itu terungkap dalam laporan terbaru Allianz Commercial bertajuk Political Violence and Civil Unrest Trends 2026 yang dirilis Selasa (19/5/2026).
Dalam laporan tersebut, lebih dari 53 persen perusahaan global menempatkan perang sebagai risiko kekerasan politik utama, melampaui kekhawatiran terhadap kerusuhan sipil yang berada di posisi kedua dengan 49 persen. Sementara itu, ancaman terorisme dan sabotase menempati posisi ketiga dengan 46 persen.
Allianz Commercial menyebut konflik di Eropa dan Timur Tengah telah mengubah lanskap risiko global bagi dunia usaha dan industri asuransi. Perang dinilai berdampak langsung terhadap rantai pasok internasional, stabilitas ekonomi, hingga keamanan aset perusahaan.
Konflik antara Amerika Serikat dan Iran disebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya kekhawatiran dunia usaha. Ketegangan geopolitik tersebut dinilai telah mengganggu ekonomi global secara signifikan.
“Perang, ancaman konflik di masa depan, dan berbagai aktivitas kekerasan politik lainnya diperkirakan akan terus mengganggu stabilitas geopolitik dan ekonomi pada 2026 hingga beberapa tahun ke depan,” ujar CEO Allianz Commercial, Thomas Lillelund.
Menurutnya, banyak perusahaan masih memiliki celah dalam mengidentifikasi kerentanan rantai pasok fisik maupun digital akibat risiko geopolitik.
“Manajer risiko harus berpikir jauh ke depan dan terus memperbarui strategi ketahanan perusahaan untuk menghadapi ancaman baru yang muncul dari berbagai sumber,” katanya.
Laporan tersebut juga mencatat peningkatan eksposur aset bisnis terhadap konflik hingga lebih dari 20 persen dalam lima tahun terakhir. Bahkan, kerugian finansial akibat perang di Timur Tengah diperkirakan berpotensi melampaui klaim asuransi Political Violence & Terrorism (PVT) yang sebelumnya muncul akibat perang Ukraina.
Selain perang, kerusuhan sipil dan aksi sabotase juga masih menjadi ancaman serius bagi perusahaan global.
Allianz Research mencatat sekitar 250 kasus pemogokan, kerusuhan, dan gangguan sipil terjadi dalam lima tahun terakhir di berbagai negara dengan melibatkan lebih dari 1.000 peserta dan berlangsung lebih dari satu hari.
Pakistan menjadi negara dengan jumlah kerusuhan sipil terbanyak, disusul Indonesia. Negara lain yang juga mengalami banyak insiden serupa antara lain Amerika Serikat, Yunani, Tunisia, Hungaria, Iran, dan India.
Kerusuhan di Indonesia pada Agustus 2025 disebut menyebabkan kerugian asuransi lebih dari 50 juta dolar AS. Sementara demonstrasi besar di Nepal pada September 2025 diperkirakan menimbulkan kerugian lebih tinggi dibanding gempa besar 2015 yang mencapai lebih dari 200 juta dolar AS.
Senior Political Violence & Terrorism Underwriter Allianz Commercial Asia, Robert James, mengatakan kawasan Asia masih menghadapi ketegangan politik domestik yang cukup tinggi.
“Kekerasan sipil di Indonesia dan Nepal, serta ketegangan regional seperti Pakistan dan India maupun Kamboja dan Thailand, menjadi perhatian utama. Risiko terbesar muncul apabila konflik tersebut berkembang menjadi perang terbuka,” ujarnya.
Di sisi lain, aksi sabotase yang diduga didukung negara tertentu juga meningkat tajam dalam 18 bulan terakhir. Infrastruktur penting seperti kabel bawah laut menjadi sasaran serangan kelompok Advanced Persistent Threat (APT) yang disebut memiliki keterkaitan dengan negara-negara tertentu, termasuk Rusia.
Menurut Allianz Commercial, kondisi geopolitik global, tekanan ekonomi, serta pengaruh media sosial kini memperbesar potensi kekerasan politik di berbagai negara.
Situasi tersebut mendorong perusahaan mulai memperkuat strategi mitigasi risiko. Sebanyak 49 persen perusahaan global kini mulai mendiversifikasi rantai pasok, 35 persen mempertimbangkan relokasi produksi ke dalam negeri, dan 32 persen memperkuat manajemen persediaan untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik.
Global Head of Political Violence and Hostile Environment Solutions Allianz Commercial, Srdjan Todorovic, mengatakan permintaan terhadap asuransi risiko politik terus meningkat sejak perang Ukraina hingga konflik terbaru di Timur Tengah.
“Klien kini memperluas cakupan perlindungan mereka agar sesuai dengan profil risiko yang terus berkembang. Minat terhadap asuransi kekerasan politik berada pada level tertinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya,” ujarnya.
