SAMOSIR, SINKAP.info – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir menggelar kegiatan Penyusunan Laporan Akhir dan Refleksi Pengawasan Pemilu 2024 pada 23-25 Februari 2024 di Hotel Labersa, Samosir. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan pemilu serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan adil di masa depan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Samosir, Ketua Robinson Simarmata, serta Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir, Jonsen Situmorang, S.E., dan Rianto Nainggolan, S.H. Tak hanya itu, sejumlah pemateri ahli juga turut hadir, di antaranya Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si., Roy Frahbi Ginting, S.H., M.H., dan Monang Sinaga.
Evaluasi Pengawasan dan Temuan Pelanggaran
Dr. Bakhrul Khair Amal, dalam pemaparannya, menekankan pentingnya mendokumentasikan hasil pengawasan dalam bentuk buku evaluasi. Ia juga mengungkapkan beberapa pelanggaran utama yang terjadi selama Pemilu 2024, antara lain:
- Politik Uang (Money Politics): Praktik suap yang merugikan demokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi pemilu.
- Penyebaran Hoaks dan Kampanye Hitam: Berita palsu yang merusak integritas pemilu dan merugikan calon-calon peserta.
- Penyalahgunaan Jabatan: Penggunaan wewenang oleh pejabat untuk mendukung calon tertentu, yang bertentangan dengan prinsip keadilan.
Langkah Perbaikan Pemilu Mendatang
Dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu di masa depan, Dr. Bakhrul menyarankan beberapa langkah strategis, antara lain:
- Reformasi Regulasi: Penyempurnaan aturan pemilu agar lebih adaptif terhadap perkembangan dan tantangan demokrasi saat ini.
- Sosialisasi Pemilu Bersih: Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang jujur dan transparan.
- Penguatan Kelembagaan: Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu agar lebih independen dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Harapan ke Depan
Melalui kegiatan refleksi ini, Bawaslu Samosir berharap pengawasan pemilu di masa mendatang dapat lebih efektif dalam menjaga transparansi dan integritas demokrasi di Indonesia, serta menciptakan proses pemilu yang lebih bersih dan adil bagi seluruh pihak.
