Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, belum lama ini memberikan sumbangan sepasang domba kepada pengelola desa wisata di Cisadane, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Sandiaga berargumentasi bahwa desa wisata tak lengkap tanpa wisata edukasi peternakan karena kedua subbidang sektor pertanian tersebut sangat bisa berkoeksistensi dan saling mengisi agar peluang perbaikan perekonomian desa semakin terbuka lebar.
Memang, perpaduan antara peternakan dan pariwisata bukanlah hal yang baru. Di Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat misalnya, banyak terdapat destinasi wisata peternakan, terutama peternakan sapi peras untuk industri susu yang sekaligus difungsikan sebagai lokasi edukasi wisata peternakan.
Begitu pula dengan perpaduan pertanian dan pariwisata dalam bentuk destinasi-desinasi agrowisata di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian kolaborasi dari bidang-bidang lainnya dengan sektor pariwisata adalah bagian dari upaya memberi nilai tambah untuk kedua sektor yang dipadukan.
Di negara-negara surga wisata alam seperti Australia dan New Zealand yang dua kota besarnya yaitu Auckland dan Wellington masuk dalam daftar Kota Paling Layak Huni di Dunia 2021 versi The Economist, konsep kolaboratif antara pertanian atau peternakan dengan pariwisata sudah sangat lazim sejak puluhan tahun silam.
Perpaduan antara bisnis perkebunan anggur, buah kiwi dan apel dengan pariwisata atau peternakan sapi, domba dan pariwisata sangat banyak di New Zealand.
Bahkan di beberapa sisi laut bagian selatan New Zealand, peternakan karang tiram di laut dangkal berhasil menjadi destinasi wisata menarik bagi para turis internasional dengan konsep memanen kerang langsung atau ikut terlibat dalam perawatan peternakan kerang bersama pemilik peternakan.
Dengan kata lain, konsep kolaboratif beberapa sektor dengan sektor pariwisata yang digagas Sandiaga Uno sangat perlu didukung, terutama yang memberikan nilai tambah kepada kedua sektor yang dipadukan tersebut.
Danau Toba
Konsep kolaboratif ini bisa menjadi solusi untuk daerah-daerah yang mengalami benturan antara dua bidang di saat pemerintah memberikan prioritas kepada salah satu bidang saja, yang pada akhirnya menuai resistensi dan konflik di akar rumput
Sebut saja misalnya di Danau Toba. Prioritas yang diberikan pemerintah pada sektor pariwisata di Danau Toba ternyata harus meminimalisasi peran sektor peternakan ikan tilapia atau yang dikenal dengan ikan nila jauh terlebih dahulu eksis.
Prinsip pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran danau lebih lanjut memang perlu kita dukung, tapi strategi peralihan yang manusiawi dan masuk akal juga tak kalah pentingnya.
Apalagi memadukan antara niatan pelestarian lingkungan dengan kepentingan sektor pariwisata, yang membawa masyarakat berpersepsi seolah-seolah sektor pariwisata nihil pengrusakan lingkungan dan lebih penting ketimbang sektor peternakan dan perikanan.
Karena pada dasarnya, pelestarian lingkungan adalah satu hal dan pariwisata adalah lain hal. Semua pihak nyaris sepakat dengan yang pertama, pelestarian lingkungan, karena sudah menjadi nilai universal di mana pun.
Tapi perkara transisi dari sektor usaha yang sudah eksis ke sektor pariwisata adalah perkara pilihan politik, yang bisa saja berubah di saat Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan tidak menjabat lagi di pemerintahan.
Jadi diperlukan pendekatan strategis, kooperatif, kolaboratif, dan humanis dengan toleransi rentang waktu transisi yang bisa diterima oleh para pihak, agar tidak ada yang merasa tersingkirkan oleh sektor pariwisata, yang notabene belum menjadi sektor dominan di Danau Toba.
Sebagaimana diproposisikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Danau Toba pun, di mana prioritas pada sektor pariwisata akan menekan sektor peternakan perikanan ikan tilapia atau chicken of water yang terbukti memang sudah berhasil mengisi pundi-pundi pengusaha dan masyarakat setempat selama ini, diperlukan pula pendekatan kolaboratif antara sektor pariwisata dengan peternakan ikan tilapia.
Keramba-keramba yang telah direlokasi dan ditata juga bisa dipadukan dengan sektor pariwisata, dengan adaptasi lokasi keramba menjadi lokasi wisata edukasi peternakan keramba atau lokasi wisata panen ikan tilapia, lokasi wisata pengolahan ikan tilapia, atau lokasi wisata kuliner ikan tilapia, dan lainnya.
Dengan kata lain, pemerintah sebaiknya tidak berfikir zero sum game atas sektor peternakan ikan tilapia yang telah direlokasi alias pemerintah sangat tidak elok berfikir tentang bagaimana caranya agar keramba-keramba bisa hilang sesegera mungkin di Danau Toba, tapi justru berfikir bagaimana caranya agar usaha peternakan ikan tilapia bisa berkolaborasi dengan sektor pariwisata, sembari mencari cara atau mengupayakan teknologi baru atau terobosan baru agar sisi pelestarian lingkungannya tetap bisa diupayakan secara pelan-pelan dan terencana.
Mengapa? Karena sejatinya Danau Toba bisa mendapat dua keuntungan sekaligus dengan mengolaborasikan kedua sektor tersebut.
Secara ekonomi, kolaborasi semacam ini akan jauh lebih produktif dalam meningkatkan kontribusi kedua sektor terhadap PDRB daerah, PDB nasional, dan exposure ekspor nasional.
Dengan Demikian tidak mustahil Danau Toba masih bisa bermimpi sebagai daerah penghasil komoditas ekspor berupa olahan ikan tilapia (fillet frozen) berkelas dunia yang mendatangkan devisa di satu sisi (bahkan sangat perlu ditingkatkan), tapi juga tetap bisa menjadi destinasi wisata kelas dunia di sisi lain.
