Terlibat Karhutla, ATR/BPN Evaluasi 11 Perusahaan dan Siapkan Penertiban HGU

NASIONAL120 Dilihat
Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

JAKARTA, SINKAP.info – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam mengelola lahan perkebunan serta memenuhi kewajiban pemegang hak atas tanah.

Pengelompokan terhadap 11 perusahaan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari kondisi dan luas lahan yang terbakar, riwayat kejadian kebakaran, pemenuhan kewajiban pemegang hak, hingga status perizinan dan HGU masing-masing perusahaan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa hasil evaluasi menghasilkan beberapa rekomendasi penertiban, mulai dari pembatalan seluruh HGU, pembatalan sebagian, pengambilalihan tanah oleh negara karena hak telah berakhir, hingga tidak diterbitkannya HGU bagi perusahaan yang belum memiliki hak tersebut.

Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Nusron.

Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Rekomendasi tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, di antaranya luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran berulang, tidak memadainya sarana dan prasarana pencegahan serta mitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan terhadap persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.

MENARIK DIBACA:  Satlinmas Diperkuat, Wamendagri Ungkap Kunci Membangun Indonesia Aman dan Tangguh

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT NMIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Klaster kedua meliputi PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020. Dengan demikian, tanah tersebut dipastikan akan diambil alih oleh negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT ANI dengan luas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.

Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, Menteri Nusron merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap IUP yang dimiliki perusahaan.

Nusron menyebutkan, rekomendasi tersebut didasarkan pada temuan kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta belum aktifnya kegiatan perkebunan meskipun perusahaan telah memiliki izin usaha.

“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” ungkapnya.

MENARIK DIBACA:  Niat Ikuti Tes Polri Satrio Dibegal, Kapolri Apresiasi Casis Bintara Jalur Disabilitas

Adapun klaster keempat mencakup perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU karena luas lahan terbakar kurang dari 50 persen. Perusahaan tersebut adalah PT SAE yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare.

Selanjutnya, klaster kelima melibatkan tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Ketiga perusahaan tersebut masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU akan dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.

Nusron menjelaskan, proses pendalaman dilakukan melalui inspeksi fisik langsung ke lapangan serta pengukuran dan verifikasi data. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar penetapan keputusan pembatalan HGU.

“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron.

Melalui evaluasi tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan upaya penertiban terhadap perusahaan pemegang HGU yang dinilai tidak memenuhi kewajiban dalam pengelolaan lahan, khususnya terkait pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.