Imigrasi dan Pemkab Meranti Buka Layanan Paspor di Rangsang dan Merbau, Ini Programnya

Dukung Jurnalisme Independen

Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.

♥ SUPPORT US

MERANTI, SINKAP.info – Masyarakat Kecamatan Rangsang dan Merbau segera mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen keimigrasian. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang sepakat memperluas jangkauan pelayanan paspor melalui program Pelita Limau (Layanan Imigrasi Masuk Pulau).

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, S.E., M.Si., di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melalui program Pelita Limau, pelayanan keimigrasian akan dilakukan dengan sistem jemput bola untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di wilayah kepulauan. Dengan demikian, warga tidak harus selalu menempuh perjalanan ke Selatpanjang untuk mengurus paspor.

Pada tahap awal, Kecamatan Rangsang dan Merbau ditetapkan sebagai wilayah percontohan pelaksanaan program tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, mengatakan program Pelita Limau merupakan bentuk kontribusi Imigrasi dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.

Menurutnya, Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, memiliki posisi strategis untuk pengembangan pelayanan keimigrasian karena letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan berdekatan dengan Semenanjung Malaysia.

MENARIK DIBACA:  Peringatan Hari Bhayangkara ke-78, Asmar Ucapkan Terima Kasih untuk Polri

“Melalui Pelita Limau, kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Untuk tahap awal, Kecamatan Rangsang dan Merbau menjadi proyek percontohan, dengan harapan layanan ini dapat terus dikembangkan,” ujarnya.

Dendi menjelaskan, rencana pembukaan layanan paspor di Tanjung Samak juga berkaitan dengan persiapan dukungan keimigrasian terhadap rencana jalur pelayaran lintas negara atau Special Border Treatment (SBT) yang diharapkan dapat menghubungkan Kepulauan Meranti dengan Malaysia.

Apabila rencana tersebut memperoleh persetujuan, Tanjung Samak berpotensi menjadi salah satu titik pemeriksaan lalu lintas orang maupun barang. Oleh karena itu, pihak Imigrasi berharap pelayanan keimigrasian di kawasan tersebut dapat dikembangkan secara permanen melalui pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) pada masa mendatang.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kantor Imigrasi Selatpanjang dalam memperluas akses pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri atas gugusan pulau dengan aksesibilitas beragam membutuhkan pola pelayanan publik yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan publik di daerah kepulauan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah yang memiliki akses darat dan konektivitas lebih mudah. Pelayanan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat,” tegas Asmar.

MENARIK DIBACA:  Komisi II DPRD Meranti Jemput Anggaran Pusat Perkuat Sektor Perikanan Daerah

Menurutnya, program Pelita Limau menjadi langkah strategis untuk mengurangi kendala jarak, biaya, waktu, dan tenaga yang selama ini dihadapi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian.

Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat Kecamatan Rangsang dan Merbau, serta secara bertahap diperluas ke kecamatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Asmar juga menegaskan bahwa ruang lingkup kerja sama tersebut tidak hanya terbatas pada pelayanan paspor, tetapi mencakup edukasi, pengawasan keimigrasian, dan perlindungan masyarakat.

Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan perjalanan lintas negara sekaligus mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta berbagai tindak pidana lainnya.

Untuk memastikan implementasi kerja sama berjalan optimal, Bupati meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan terkait segera menindaklanjuti kesepakatan melalui koordinasi, sosialisasi, serta dukungan operasional sesuai kewenangan masing-masing.

“Setiap program kerja sama pemerintah harus benar-benar memberikan dampak nyata, bukan sekadar menghasilkan dokumen administrasi,” tegasnya.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pelayanan keimigrasian semakin mudah dijangkau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, program Pelita Limau diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan sekaligus mendukung rencana pengembangan konektivitas lintas negara antara Kepulauan Meranti dan Malaysia.