Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
MERANTI, SINKAP.info – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang sama, Bupati juga menyambut pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kedua agenda tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang I Tahun 2026 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang berlangsung di Balai Sidang Paripurna DPRD, Jumat (20/11/2026).
Dalam penyampaian jawabannya, Bupati Asmar mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan pandangan fraksi-fraksi DPRD yang dinilai konstruktif untuk menyempurnakan rancangan anggaran daerah tahun 2027.
Terkait RAPBD 2027, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memaparkan sejumlah kebijakan prioritas, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pendapatan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Dari sisi belanja, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,068 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp874,78 miliar dan belanja modal sebesar Rp92,92 miliar atau sekitar 8,70 persen.
Pemerintah daerah menegaskan akan menerapkan efisiensi belanja secara selektif dan berbasis kinerja. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,065 triliun. Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185,53 miliar atau 17,41 persen dan pendapatan transfer sebesar Rp879,87 miliar atau 82,59 persen.
Untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp25,61 miliar, Pemkab Meranti akan memperluas digitalisasi pembayaran melalui QRIS dan layanan PBB-P2 daring.
Selain itu, pemerintah juga akan memasang alat perekam transaksi atau tapping box serta menggandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penagihan piutang pajak, terutama terhadap wajib pajak berskala besar. Upaya optimalisasi tersebut tetap memperhatikan kemampuan masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
Adapun defisit anggaran yang diproyeksikan sebesar Rp2,6 miliar direncanakan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah menetapkan perbaikan jalan poros sebagai salah satu prioritas pembangunan. Selain itu, rehabilitasi pelabuhan bongkar muat di sejumlah wilayah, seperti Semulut, Mekong, dan Tanjung Samak, juga menjadi perhatian.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti turut mengusulkan penanganan abrasi pantai kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebagai langkah mengatasi ancaman kerusakan wilayah pesisir.
Di bidang kelistrikan, Pemkab Meranti terus berkoordinasi dengan PT PLN untuk memperluas akses listrik bagi 2.767 rumah tangga atau sekitar 5,9 persen masyarakat yang belum menikmati aliran listrik.
Upaya tersebut dilakukan melalui program Listrik Desa (LISDES) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sekaligus mendukung pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV.
Sementara pada sektor pendidikan, alokasi anggaran dalam RAPBD 2027 telah mencapai 33,22 persen. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi pemerataan distribusi tenaga pendidik serta mengkaji kemungkinan pemberian beasiswa penuh bagi masyarakat.
Di bidang kesehatan, perhatian pemerintah diarahkan pada evaluasi distribusi tenaga medis, pengkajian layanan donor darah di tingkat kecamatan, serta peningkatan transparansi tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD dan puskesmas.
Untuk mengantisipasi potensi bencana, pemerintah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1 miliar. Selain itu, pembangunan sekat kanal akan dilakukan di wilayah rawan kebakaran lahan gambut, khususnya Kecamatan Rangsang, Rangsang Pesisir, dan Merbau, dengan dukungan dana Bantuan Presiden.
Dalam penataan aparatur pemerintahan, proporsi belanja pegawai pada RAPBD 2027 tercatat sebesar 35,78 persen. Pemerintah daerah juga menyesuaikan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan ketentuan pemerintah pusat.
Selain itu, penyusunan usulan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2027 akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah.
Perda Pemajuan Kebudayaan Resmi Disahkan
Pada agenda kedua, Bupati Asmar menyambut baik persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurutnya, regulasi yang telah melalui proses pembahasan sejak 2024 tersebut menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi upaya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya serta kearifan lokal daerah.
Pengesahan Perda tersebut juga dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Pengesahan Peraturan Daerah ini bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari kerja bersama yang lebih nyata,” ujarnya.
Bupati Asmar menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui perangkat daerah terkait akan segera menindaklanjuti Perda tersebut dengan menyusun aturan pelaksana sebagai pedoman implementasi kebijakan.
Langkah selanjutnya meliputi pendataan objek pemajuan kebudayaan, penguatan peran sanggar dan komunitas budaya, serta integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam sektor pendidikan dan pariwisata daerah.
Dengan disahkannya Perda Pemajuan Kebudayaan, pemerintah daerah berharap kekayaan budaya dan kearifan lokal Kepulauan Meranti dapat semakin terlindungi, berkembang, serta menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, pembahasan RAPBD 2027 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.







