Bantu kami terus menghadirkan berita, informasi dan edukasi berkualitas.
MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mematangkan persiapan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjelang peresmian yang dijadwalkan pada 4 Desember 2026. Sejumlah aspek masih menjadi perhatian, terutama penyempurnaan gedung, kelengkapan fasilitas, kesiapan petugas, serta standar operasional pelayanan.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., mewakili Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar, di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (17/11/2026).
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepulauan Meranti, Susanti, S.H., M.Si., serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi yang akan bergabung dalam penyelenggaraan MPP.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa jadwal peresmian MPP yang semula direncanakan pada 24 November 2026 diundur menjadi 4 Desember 2026 berdasarkan informasi dari kementerian. Peresmian dijadwalkan berlangsung secara daring atau virtual.
Kepala DPMPTSP Kepulauan Meranti, Susanti, mengatakan perubahan jadwal tersebut memberikan tambahan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan persiapan, terutama kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung pelayanan.
“Alhamdulillah, secara administrasi persiapan kita sudah lengkap. Namun, untuk kondisi gedung masih ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan. Dengan tambahan waktu ini, kita berupaya semaksimal mungkin agar seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai harapan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pada 4 Desember mendatang, perwakilan DPMPTSP bersama Bupati Kepulauan Meranti akan mengikuti kegiatan peresmian di Jakarta bersama pihak kementerian. Sementara di daerah, kegiatan akan diikuti Sekda bersama instansi yang tergabung dalam MPP.
Adapun kegiatan syukuran dan peresmian secara langsung di Kepulauan Meranti direncanakan berlangsung pada 19 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sementara itu, Sekda Sudandri menegaskan bahwa pembentukan MPP bukan sekadar memenuhi agenda peresmian pemerintah pusat. Kehadirannya harus menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, terintegrasi, dan berkualitas.
Ia mengapresiasi kerja sama seluruh instansi yang terlibat dalam persiapan MPP. Menurutnya, keberhasilan pusat pelayanan terpadu tersebut sangat bergantung pada komitmen dan kesiapan setiap organisasi penyelenggara.
Sudandri meminta seluruh instansi memastikan jenis layanan yang akan dibuka, ketersediaan petugas, jadwal pelayanan, serta mekanisme penunjukan petugas pengganti apabila petugas utama berhalangan hadir.
Selain sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana juga harus menjadi perhatian. Fasilitas seperti loket pelayanan, perangkat komputer, jaringan internet, sistem antrean, dan informasi layanan harus dipastikan tersedia sebelum MPP mulai beroperasi.
“Kita harus memastikan kesiapan petugas, sarana prasarana, loket, komputer, internet, sistem antrean, serta informasi pelayanan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik agar masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan ketika mengakses layanan,” tegasnya.
Ia juga meminta setiap instansi memperjelas standar pelayanan, mulai dari persyaratan administrasi, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, hingga mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat. Kejelasan standar tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh kepastian saat mengakses layanan.
Dalam rapat itu, DPMPTSP diminta memaparkan perkembangan persiapan MPP, termasuk fasilitas yang telah tersedia, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta langkah penyelesaian yang perlu segera dilakukan. Setiap instansi juga diminta menyampaikan laporan kesiapan layanan, jumlah petugas, dukungan fasilitas, dan kendala yang berpotensi menghambat operasional.
Pemerintah daerah turut mendorong pelaksanaan simulasi pelayanan sebelum MPP dioperasikan. Simulasi tersebut diperlukan untuk mengevaluasi kesiapan sistem, petugas, fasilitas, serta koordinasi antarinstansi.
Sudandri mengingatkan bahwa keberhasilan MPP tidak hanya diukur dari terlaksananya peresmian, tetapi juga dari kualitas dan konsistensi pelayanan setelah beroperasi.
“MPP hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh organisasi penyelenggara memiliki semangat kolaborasi, saling bekerja sama, dan berkoordinasi secara aktif. Setelah diresmikan, pekerjaan kita tidak berhenti. Komitmen ini harus terus dijaga dan dievaluasi secara berkala demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Pemkab Kepulauan Meranti berharap MPP dapat menjadi pusat pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan maupun instansi terkait secara lebih efektif, efisien, dan transparan.







