MERANTI, SINKAP.info – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengintensifkan pendataan masyarakat melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Hingga saat ini, sebanyak 40.929 kepala keluarga (KK) telah terdata atau mencapai 60,59 persen dari total sasaran pendataan.
Untuk mempercepat proses tersebut, Pemkab Meranti akan mengoptimalkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), kepala sekolah, tenaga pendidik, hingga tenaga kesehatan yang memiliki akses langsung ke masyarakat.
Upaya percepatan itu dibahas dalam rapat koordinasi pendataan Perlinsos yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, mewakili Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar, di Ruang Rapat Dinsos P3AP2KB, Selatpanjang, Rabu (11/11/2026).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kepulauan Meranti, Rhokaizal, mengatakan capaian pendataan tersebut masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria dapat terdata.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat membantu menyisir masyarakat di lingkungan masing-masing. Tujuannya agar tidak ada warga yang tertinggal dari pendataan, karena data Perlinsos ini menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah ke depan,” ujarnya.
Menurut Rhokaizal, percepatan pendataan membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama instansi yang memiliki jaringan pelayanan hingga tingkat desa.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mempermudah proses pendaftaran maupun penyampaian sanggahan secara mandiri.
Sementara itu, Randolph Hutauruk menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu berperan aktif dalam memperluas cakupan pendataan, terutama terhadap masyarakat kurang mampu.
“Kita membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar cakupan pendataan ini semakin luas. Prinsipnya, jangan sampai ada masyarakat yang berhak justru tertinggal dari pendataan,” tegasnya.
Namun, Randolph mengingatkan bahwa masyarakat yang telah terdaftar dalam Portal Perlinsos tidak serta-merta ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
“Kita membantu masyarakat untuk mendaftar dan memastikan datanya terdata. Namun, perlu dipahami bahwa terdaftar di Perlinsos bukan berarti otomatis mendapatkan bantuan. Penentuan kelayakan tetap melalui proses verifikasi dan pemadanan data sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyatakan kesiapan untuk mendorong keterlibatan pejabat struktural di seluruh OPD dan kecamatan sebagai agen Perlinsos.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengusulkan pelibatan kepala sekolah dalam membantu proses pendataan. Sementara itu, Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan jaringan tenaga kesehatan hingga tingkat desa.
Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pendataan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai mekanisme pendaftaran dan penentuan penerima bantuan sosial.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinsos P3AP2KB, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perwakilan BKPSDM, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat terkait.
