JAKARTA, SINKAP.info – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian Hak Guna Usaha (HGU), mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.
Nusron mengungkapkan, 11 perusahaan tersebut direkomendasikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk dilakukan pencabutan HGU. Berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat akhir atau beneficial ownership, sejumlah perusahaan diketahui memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan kondisi lahan, pemenuhan kewajiban, serta hasil evaluasi terhadap hak atas tanah.
Pertama, HGU yang akan dicabut seluruhnya
Kelompok ini mencakup HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta dua bidang HGU atas nama PT SKM masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kedua, HGU yang tidak diperpanjang atau diperbarui
Kebijakan ini diterapkan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut telah berakhir sejak 2020 dan dipastikan tidak akan diberikan perpanjangan.
Pertimbangannya meliputi ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang di wilayah tersebut.
Ketiga, perusahaan yang tidak dipertimbangkan memperoleh HGU
Terdapat tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh HGU maupun izin usaha perkebunan. Ketiganya yakni PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan masing-masing perusahaan.
Keempat, pencabutan sebagian HGU
Langkah ini dikenakan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Pertimbangannya adalah luas lahan terbakar tidak lebih dari 50 persen serta ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Kelima, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut
Pada kelompok ini, terdapat tiga perusahaan yang pencabutan sebagian atau seluruh HGU-nya masih membutuhkan kajian lanjutan.
Ketiganya meliputi HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare atas nama PT STP; HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare atas nama PT API; serta HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare atas nama PT JMS.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki landasan hukum yang jelas serta didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan kasus ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penanganan juga melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.
Nusron menyebutkan, hasil kajian dan data pendukung telah disampaikan. Saat ini, proses tinggal memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkapnya.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih.
Turut mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
